Jakarta, Harian Umum- Center for Budget Analysis (CBA) mencurigai adanya mark up pada pengerjaan konstruksi gedung learning centre BPJS Kesehatan di Cisarua, Bogor, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 miliar.
"Pada 2015-2016 BPJS Kesehatan memiliki jatah anggaran khusus untuk biaya konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp501.389.000.000. Yang dihabiskan sebesar Rp413.105.674.130," jelas Koordinator CBA Jajang Nurjaman melalui siaran tertulis yang diterima harianumum.com, Kamis (12/4/2018).
Namun, imbuh dia, berdasarkan penelusuran pihaknya, ditemukan banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut yang berpotensi merugikan negara.
Ia mencontohkan proyek multi years berupa renovasi dan pembangunan gedung learning center di Cisarua, Bogor, pada 2015-2016. Proyek di bawah tanggung jawab Kedeputian SDS dan Umum ini diduga mengandung mark up karena ada selisih volume dalam empat jenis pekerjaan, yakni Arsitektur, interior, elektrikal, dan mekanikal.
Pada pengerjaan arsitektur ada selisih volume senilai Rp2.546.053.266. Selisih terjadi karena ada kekurangan volume pada hasil pengerjaan dibanding yang disepakati dalam kontrak. Contohnya pada pengerjaan dinding, lantai, kusen pintu dan jendela di area ground floor.
Kekurangan volume juga terjadi di lantai 1, lantai 2, dan lantai atap.
"Dalam pekerjaan interior ada selisih volume senilai Rp354.394.600. Untuk pekerjaan interior ini modusnya sama, yakni jika misalnya dalam perjanjian kontrak ditetapkan bahwa volume pekerjaan Lemari Pakaian adalah 9.400 m2, namun yang dikerjakan hanya 8.065 m2, sehingga ada selisih volume yang cukup jauh, yakni 1.335 m2 atau setara Rp340 juta lebih," imbuhnya.
Sementara dalam pekerjaan elektrikal terjadi selisih volume senilai Rp 560.221.470, dan dalam pekerjaan mekanikal ada selisih volume senilai Rp611.736.410.
Jika ditotal, dugaan selisih volume untuk proyek renovasi dan pembangunan gedung learning center mencapai Rp4.072.405.745.
"Ini sangat mengkhawatirkan karena selisih volume ini selain bisa merugikan keuangan negara, juga sangat membahayakan nyawa manusia, karena pekerjaan konstruksi yang dikerjakan tidak sesuai spek atau standa, dalam beberapa kasus sering menimbulkan korban jiwa," imbuh Jajang lagi.
Ia pun meminta KPK untuk segera membuka penyelidikan atas temuan ini.
"Jangan menunggu kerugian negara semakin besar dan jatuhnya korban jiwa," pungkas Jajang. (rhm)