Jakarta, Harian Umum- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mempertanyakan dukungan yang diberikan Komisi E DPRD DKI Jakarta kepada 11 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) yang pergi ke Vietnam, Jumat (8/3/2019), karena pengamat ini menemukan sejumlah kejanggalan dalam keberangkatan tersebut.

Amir bahkan tak percaya kalau alasan Wakil Ketua Komisi E Ramli Muhammad memberikan dukungan, karena para pejabat itu pergi ke Vietnam untuk melakukan studi banding penanganan demam berdarah dengue (DBD), karena Republik Sosialis Vietnam hingga kini bukan negara yang dikenal memiliki sistem penanganan DBD.

"Sebenarnya Komisi E punya kepentingan apa, sehingga mendukung studi banding tentang DBD para pejabat Dinkes ke Vietnam? Karena selain negara itu tidak punya JKN (Jaringan Kesehatan Nasional) seperti Indonesia, juga tidak ada cerita bahwa Vietnam sukses menanggulangi DBD," kata Amir kepada harianumum.com di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Ia menjelaskan, kalau pejabat Dinkes mau studi banding tentang DBD, seharusnya ke Australia, karena kedua negara ini dianggap sukses mengatasi menangani penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu.

"Masak sih Komisi E tak tahu soal ini?' tanyanya.

Selain alasan tersebut, Amir mengaku menemukan kejanggalan pada identitas personel yang berangkat, karena jumlah yang berangkat 15 orang, namun empat di antaranya bukan PNS, karena satu di antaranya berstatus sebagai istri pejabat yang berangkat, satu orang berstatus direktur sebuah rumah sakit swasta, dan dua lain sisanya pensiunan PNS di Dinkes.

Inilah nama 11 pejabat Dinkes yang ke Vietnam berdasarkan bocoran dari internal SKPD itu:
1. Khafifah Any, Waka Dinas
2. Endah Kartika, Wadir umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Asih
3. Opy, kabid Yanmedik RSUD Tarakan.
4. Imel
5. LIndawati, kepala Puskesmas Senen.
6. Irma
7. Dewi Rusmala
8. Endang
9. Hilda
10. Bambang SB
11. Dr. Anang

Berikut data non PNS yang ikut berangkat
1. Berliana Masfar (istri dr anang)
2. Dyah Eko, direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa
3. Dr Caroline, pensiunan Dirut RSUD Pasar Minggu
4. Een Heryani, pensiunan sekretaris dinas (Sekdis)

Ke-15 orang ini berangkat ke Vietnam melalui terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (8/3/2019) pukul 05:15 WIB dengan pesawat Air Asia, dan sebelum tiba di Vietnam terlebih dulu transit di Kuala Lumpur.

Mereka berangkat ke negara Khmer Merah itu dengan menggunakan jasa Jesica Travel.

Amir mempertanyakan, jika memang untuk studi banding, mengapa pensiunan dan direktur RSU swasta dilibatkan? Apa kepentingannya? Siapa yang menanggung biayanya? Dan bukankah pensiunan serta direktur RSU swasta tidak ada kaitannya dengan penanganan DBD oleh Dinkes?

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini bahkan menilai, pelibatan direktur RSU Adhyaksa ini bahkan membuka ruang spekulasi beraroma akan terjadinya kongkalikong terkait hibah yang digelontorkan Pemprov DKI cq Dinkes untuk RSU itu yang mendapai miliaran rupiah pada 2019 ini.

Pasalnya, saat ini kejaksaan tengah menangani tiga kasus dugaan korupsi di Dinkes, sehingga timbul kekhawatiran jika kasus itu diteruskan ke pengadilan, maka pencairan dana hibah akan tersendat.

Ketiganya adalah kasus dugaan korupsi pembangunan 17 Puskesmas pada 2016 dan 2017, dugaan korupsi pengadaan obat non formularium nasional (Fornas) pada 2017, dan dugaan korupsi pembangunan RSUD.Cipayung dan Kebayoran Lama pada 2016-2017. 

"Jadi, bisa saja di Vietnam para pejabat itu membuat deal-deal sehingga dana hibah tetap cair dengan lancar, namun para oknum yang terlibat dalam kasus-kasus itu aman dari jeratan hukum. Pasalnya, seperti pernah diberitakan media, Sekdis yang saat ini telah pensiun itu diduga kuat terlibat dalam kasus-kasus itu," katanya.

Amir berharap Komisi E jujur menjelaskan apa sebenarnya alasan mereka mendukung ke-15 orang itu ke Vietnam, karena menurut informasi yang ia peroleh, ada anggota Komisi E yang juga terlibat dalam ketiga kasus itu.

"Beri penjelasan dengan jujur. Jangan bohongi rakyat, karena kasus korupsi di Dinkes terhitung parah, mengindikasikan kalau kinerja SKPD ini sangat parah," katanya.

Sebelumnya diberitakan kalau lebih dari 10 pejabat Dinkes berangkat ke Vietnam pada Jumat kemarin dengan tujuan untuk melakukan studi banding. Keberangkatan mereka dikritik Ormas Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia karena dilakukan saat Jakarta masih dalam status Waspada DBD akibat banyaknya warga yang terjangkit penyakit yang dapat menumbulkan kematian tersebut.

Sebuah media lalu melaporkan kalau kalangan DPRD DKI Jakarta mendukung keberangkatan para pejabat itu.

"Saya mendukung kegiatan para pejabat Dinas Kesehatan DKI yang melaksanakan studi banding ke Vietnam. Kegiatan mereka itu nanti untuk diterapkan di DKI Jakarta, bagaimana menanganai kasus DBD dan pelayanan rujukan BPJS kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI H Ramli Muhamad seperti dilansir media tersebut, Jumat (8/3/2019).

Meski demikian politisi Golkar ini mengatakan, sekbalinya para pejabat itu dari Vietnam,  mereka wajib menyampaikan hasilnya kepada Komisi E.

"Dewan (Komisi E) akan mengundang mereka untuk sharing apa yang mereka dapat dari studi banding itu, dan diterapkan di Jakarta untuk penanganan DBD dan rujukan bagi pasien BPJS. Itu penting sekali buat kita," katanya. (rhm)