Jakarta, Harian Umum- Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan hubungan diplomatik dengan China.
"Desakan ini kami sampaikan terkait maraknya penyelundupan narkoba, bibit tanaman yang mengandung virus dan bakteri, serta penyelundupan tenaga kerja dari Negara Tirai Bambu tersebut," ujar Presiden Geprindo Bastian P Simanjuntak melalui siaran tertulis, Senin (2/4/2018).
Ia juga memprotes karena pemerintah China diduga melakukan intervensi hukum saat pemerintah Indonesia menangkap kapal China di perairan Natuna.
Menurut perundang-undangan di Indonesia, jelas dia tenaga kerja asing (TKA) yang boleh masuk adalah tenaga kerja yang (posisinya) tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal, namun hampir mayoritas TKA China yang masuk selain tidak memenuhi perizinan, juga merupakan tenaga kerja kasar, dan itu tidak ada ruangnya dalam kesepakatan (dagang) apapun.
" Pendapat ini pernah disampaikan pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan," katanya.
Diakui, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny Sompie pada akhir 2016, serbuan TKA asal China itu membuat Dirketorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kelabakan, sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyono, mengatakan, pemakaian tenaga kerja asing oleh banyak investor dari China, khususnya dalam bidang pertambangan, ternyata hanya untuk ngakalin dan ngerampok hasil sumber daya alam Indonesia dengan harga murah meriah.
"Terkait penyelundupan narkoba, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beberapa waktu lalu menemukan 1,62 ton sabu yang diselundupkan di kapal dari China. Sebelumnya, di akhir Januari 2018, sebanyak 150 ton bahan baku narkoba asal China yang masuk melalui Dili gagal diselundupkan ke Indonesia setelah ditangkap aparat keamanan di negara Timor Leste," imbuh Bastian.
Pada 21 Maret 2018, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar menggagalkan penyelundupan benih sayuran asal China seberat 13.5 kilogram di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Awal Desember 2016, sekitar 2 kilogram benih cabai, 5.000 batang tanaman cabai dan satu kilogram benih bawang daun dan sawi hijau asal China dimusnahkan dengan cara dibakar dengan insinerator di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, karena mengandung bakteri berbahaya.
Menurut Bastian, ketiga masalah ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, dan itu terkait dengan tidak tegasnya pemerintah dibawah rezim Jokowi.
"Selain tidak tegas, Jokowi juga cenderung didikte China, sehingga regulasi soal tenaga kerja malah menguntungkan TKA, terutama asal China, dan merugikan tenaga kerja lokal. Tentu saja akan muncul kecurigaan bahwa rezim Jokowi dipenuhi oknum pro China," tegasnya.
Geprindo meminta Jokowi menyadari bahwa Indonesia negara berdaulat dan merdeka yang memiliki kewajiban melindungi segenap kepentingan bangsa Indonesia, sesuai amanat pada pembukaan UUD 45 alenia ke empat.
"Karena itu "pelecehan" atas bangsa Indonesia oleh China harus dihentikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan memutuskan hubungan diplomatik," kata Bastian.
Dia juga meminta oemerintah China aktif menghentikan penyelundupan narkoba, bibit tanaman bervirus dan masuknya tenaga kerja mereka ke Indonesia.
Bila tidak, maka sudah tepat pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik.
"Bila pemerintah tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan China, maka rakyat Indonesia yang mengalami kerugian akibat pemerintahan yang lebih pro China dari pada rakyatnya sendiri, dan hal ini tidak bisa ditolerir. Karenanya, pilihan Jokowi hanya dua; putuskan hubungan diplomatik dengan China, maka akan dicintai rakyat Indonesia; atau mesra dengan China dan akan menjadi musuh bagi rakyat Indonesia," pungkasnya. (rhm)
