Jakarta, Harian Umum-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta menggandeng provider telekomunikasi untuk membuat harga internet murah, bahkan gratis bagi siswa SD sd SMU/SMK di Jakarta. Saat ini akibat pandemi Covid 19 proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring yang membutuhkan kuota internet.
"Saat pertemuan dengan gubernur kemarin yg dipimpin langsung oleh Santoso Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta ada beberapa poin yang kita usulkan dan akan selalu kita kawal. Salah satunya, Demokrat DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan provider untuk meringankan tarif internet bagi siswa di DKI Jakarta. Karena ini salah satu yang dikeluhkan para orang tua soal kuota internet atau paket data," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/7).
"Ya, selama pandemi digratiskan nggak apa-apalah, kan perusahaan telekomunikasi sekarang lagi berjaya, pasti ada celah menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan dalam bentuk bantua pendidikan, salah satunya adalah supporting untuk pembelajaran jarak jauh itu," lanjutnya.
"Misal 20 gigabyte seharga Rp 10 ribu, atau kalau memungkinkan digratiskan. Di bbrp negara maju saja, ada program berupa student price, salah satux paket internet dengan harga pelajar. Padahal itu negara kapitalis. Masa, di negara pancasila kaya kita yang semangatnya semangat gotong royong, tidak tumbuh kepedulian," katanya.
Diakuinya, kebutuhan paket data internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi akan meningkat tajam. Hal ini disinyalir bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha provider karena setiap orang selalu berhubungan jarak jauh dengan memanfaatkan internet.
Untuk itu, tegas Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jakarta ini, setiap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta. Menurutnya, pejabat perusahaan provider itu bisa berhasil mencapai puncak karir karena adanya pendidikan yang baik.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli mengaku bhw usulan Partai Demokrat DKI Jakarta utk bantuan uang pangkal bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bagi siswa dr keluarga miskin dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menganggarkan bantuan itu melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga Rp 171 miliar.
"Barusan, kami bersama Pak Santoso (Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta) sudah diterima pak Gubernur membicarakan bantuan untuk siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta," ujar Ali.
"Demokrat akan mengawal terus hal ini, karena ini salah satu usulan kami kepada pak Gubernur sebagai solusi atas kekisruhan PPDB 2020 kemarin. Tapi ini sedang dimatangkan SKPD terkait agar bisa masuk dalam APBD Perubahan 2020," katanya.
Ali mengatakan, anggaran sebesar Rp 171 miliar itu hanya bisa dialokasikan kepada 85.508 siswa yang tidak diterima sekolah negeri yang menerima bansos Covid-19. Sedangkan siswa yang tidak lolos PPDB DKI 2020 kemarin ada sebanyak 126.011 orang. Sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp 247 miliar agar semua siswa itu bisa menerima bantuan uang pangkal.
"Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan kejaksaan, BPK, KPK dan kepolisian. Kalau sudah ada advice dari mereka, bilang boleh baru dialokasikan dari BTT. Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu secara ekonomi terdampak Covid-19, jelasnya.
Diharapkan, bantuan yang dapat diberikan oleh Pemda DKI Jakarta tidak hanya berupa bantuan masker dan sembako tapi membantu juga uang pangkal bagi siswa dari keluarga miskin yang tidak lolos masuk sekolah negeri. (hnk)
