Jakarta, Harian Umum-Wakil Ketua DPRD, Zita Anjani mengaku akan mengawal ketat pemberian bantuan uang pangkal bagi siswa sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri. Hanya, politisi PAN ini menyayangkan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang besar tidak bisa menggratiskan seluruh biaya bagi peserta didik.

"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan. Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes. Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga)," ujar Zita di Jakarta, Senin (20/7).

Menurutnya, pengalokasian anggaran untuk uang pangkal hingga Rp 171 miliar itu sudah menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus di perhatikan.

"Wacana bantuan Rp. 171 M ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran.Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu. Kalau di lihat rincian dari Rp. 171 M itu, cukupnya hanya untuk uang pangkal saja. Yang besar itu uang gedungnya," kata Zita.

Dia berharap, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencari formula untuk membantu seluruh biaya yang harus ditanggung warga dalam pendidikan anaknya di sekolah swasta. Menurutnya, seluruh masyarakat bawah selalu teriak meminta digratiskan biaya sekolah bagi warga Jakarta.

"Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu. Yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup. Makanya itu datanya di ambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ," jelasnya. (hnk)