Jakarta, Harian Umum- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meminta Gubernur Anies Baswedan mereformasi Inspektorat agar kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dalam mengawasi kinerja SKPD-SKPD lain, dapat maksimal.
"Kalau tidak direformasi dengan prioritas mengganti pimpinannya, substansi pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN seperti yang selalu didengung-dengungkan Anies, hanya akan menjadi wacana belaka," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Amir menjadikan kasus kepergian 11 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) ke Vietnam sebagai dalih perlunya reformasi Inspektorat dilakukan.
Para pejabat itu terbang ke negeri Khmer Merah pada Jumat (8/3/2019) dengan alasan untuk studi banding penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD), namun Minggu (10/3/2019) mereka telah kembali.
Selain itu, mereka juga berangkat dengan membawa dua mantan pejabat Dinkes yang telah pensiun, serta seorang direktur dari RSU Adhyaksa, sehingga Amir sendiri curiga kalau kepergian para pejabat itu ke Vietnam ada kaitannya dengan tiga kasus dugaan korupsi di Dinkes yang tengah ditangani Kejaksaan. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi pembangunan 17 Puskesmas, kasus dugaan korupsi pembangunan dua RSUD dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
Kecurigaan itu makin menebal karena di antara dua pensiunan Dinkes yang ikut ke Vietnam adalah mantan Sekretaris Dinkes berinisial EH, mantan pejabat yang ditengarai terlibat dalam ketiga kasus tersebut.
Sementara di sisi lain, pada 2019 ini Pemprov DKI cq Dinkes menggelontorkan dana hibah untuk RSU Adhyaksa, sehingga Amir curiga ke-11 pejabat, dua pensiunan Dinkes dan direktur RSU Adhyaksa, plus istri salah seorang pejabat yang ikut terbang ke Vietnam, bukan akan studi banding masalah DBD di Vietnam, melainkan untuk melakukan deal-deal agar tiga kasus di Dinkes tidak dilanjutkan, dan dana hibah dapat lancar dikucurkan.
Kecurigaan ini makin menebal karena Vietnam bukan negara yang sukses menangani DBD, dan juga bukan negara yang bertumpu pada Kuratif Health.
"Kalau mau studi banding DBD seharusnya ke Australia, karena negara itu yang sukses menangani DBD," tegas Amir.
Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini kemudian menjadikan Inspektorat sebagai sasaran tembak, karena setelah ke-11 pejabat itu kembali dari Vietnam, mereka diperiksa SKPD pengawas di Pemerintahan Daerah (Pemda) itu. Tapi hasilnya mengejutkan; meski ke-11 pejabat itu diberi teguran, namun teguran itu disertai pesan yang dinilai kontraproduktif bagi kinerja Dinkes dan juga bagi ambisi Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Seperti dilansir harianumum.com, Kamis (14/3/2019), dalam pesannya, Inspektorat meminta para pejabat Dinkes memperkuat kekompakan yang ditindaklanjuti pimpinan Dinkes dengan langsung membuat grup WhatsApp baru yang hanya berisi para pejabat tertentu yang diketahui merupakan pejabat-pejabat yang klik dengan pimpinan Dinkes.
Rupanya, kata Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho, pesan itu diartikan agar para pejabat Dinkes menutup apa pun yang mereka lakukan agar kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan hanya mereka yang tahu, tidak bocor.
"Mereka seakan lupa bahwa jajaran di bawah mereka sudah muak dengan kondisi Dinkes yang penuh dengan konspirasi akibat adanya gap dan klik di tubuh SKPD itu. Para pimpinan Dinkes itu juga seperti lupa bahwa sejak lama jajaran di bawah selalu menjadi sapi perahan untuk menutup BOROK yang dilakukan pimpinan Dinkes, mulai dari kasus dugaan korupsi sampai kasus pungutan uang BLUD untuk keperluan acara pimpinan Dinkes," tegas Agung.
Amir menegaskan, pesan Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan cara seperti itu oleh pimpinan Dinkes, adalah fatal, karena selain menunjukkan bahwa Ispektorat tidak tegas, juga mengindikasikan kalau pimpinan Inspektorat seperti permisif terhadap adanya kejanggalan pada alasan keberangkatan 11 pejabat Dinkes ke Vietnam.
'Kalau menangani masalah di Dinkes saja seperti ini, bagaimana jika ada kasus serupa di SKPD lain, bahkan dengan kadar yang lebih parah? Bisa-bisa apa yang terjadi di Dinkes ini akan melebar ke SKPD-SKPD lain, sehingga para pejabat di SKPD-SKPD itu akan berlomba-lomba melakukan korupsi dan kemudian berusaha menutupinya dengan berbagai cara, termasik dengan alasan studi banding lah, ini lah. Kinerja Pemprov di era Anies Baswedan akan hancur-hancuran. Lebih para dibanding di era Ahok dan Djarot sekalipun," katanya.
Atas dasar alasan ini, aktivis yang telah malang melintang di Ibukota sejak 1970-an ini meminta Gubernur Anies Baswedan mereformasi Inspektorat dengan prioritas mengganti pimpinannya.
"Anies juga sebaiknya mengambil alih kasus Dinkes, dan beri sanksi tegas bila kepergian 11 pejabat ke Vietnam memang bukan untuk studi banding.
Hingga berita diturunkan, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Micheal Rolandi belum dapat dimintai tanggapan. (rhm)
