Jakarta, Harian Umum- Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memastikan bahwa wacana menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno pasti akan direalisasikan.
"Tapi belum tahu kapan interpelasi dilakukan, karena kami (Fraksi NasDem), tidak dalam posisi meloby fraksi-fraksi lain," katanya kepada wartawan di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).
Namun ia menegaskan bahwa berdasarkan Tata Tertib (Tatib) Dewan, interpelasi dapat dilaksanakan jika diminta sedikitnya oleh 15 anggota Dewan atau lebih dari satu fraksi.
Ketika ditanya apakah apakah Fraksi NasDem sudah berkomumikasi dengan Fraksi PDIP yang juga memiliki keinginan untuk menginterpelasi Anies-Sandi? Bestari menjawab belum, dan sekali lagi mengatakan bahwa fraksinya tidak dalam posisi meloby fraksi mana pun karena NasDem memang bukan penggagas penggunaan hak interpelasi.
Meski demikian ia meyakini jika ada fraksi-fraksi lain yang sepaham dengan fraksinya, cepat atau lambat pasti akan bertemu di satu titik, dan interpelasi dapat dilaksanakan.
"Kami sudah diperintah DPP untuk melakukan interpelasi," katanya.
Bestari menyebut ada beberapa kebijakan Anies-Sandi yang perlu dijelaskan melalui penggunaan hal interpelasi tersebut. Yakni masalah penataan pasar Tanah Abang, pelanggaran terhadap Perda Transportasi dengan mengizinkan becak kembali beroperasi di Jakarta, Program DP 0 rupiah, dan pembangunan shelter bagi warga Kampung Akuarium yang telah digusur Pemprov DKI Jakarta pada 2015.
"Kampung Akuarium dulu dibersihkan Pemprov dengan dana APBD, tapi sekarang Gubernur Anies membuatkn shelter atau empat penampungan sementara (bagi warga yang sudah digusur) juga dengan dana APBD, ini bagaimana?" tanyanya.
Soal Program Rumah DP 0 Rupiah, kata Bestari, salah satu yang menjadi pertanyaan besar adalah apa mungkin rumah yang dibangun dengan HPL (hak pengelolaan lahan) dapat menjadi hak milik?
Ia juga menyesalkan karena terkait program ini, Anies-Sandi hanya mengajak bicara Fraksi Gerindra dan PKS, sementara fraksi lain, termasuk NasDem, tidak diajak bicara, sehingg mereka tak sepenuhnya memahami program ini.
Ia pun meminta kepada semua pihak, termasuk internal DPRD, agar wacana penggunaan HAK interpelasi tidak dijadikan momok atau menjadi sesuatu hal yang ditakutkan.
"Interpelasi merupakan salah satu jalan yang diatur (dalam Tata Tertib DPRD) untuk mendapatkan klarifikasi, dan penggunaan hak ini juga mewakili suara rakyat yang disampikan ke kami, termasuk saat reses," katanya.
Bestari bahkan mempertanyakan adanya tudingan kalau NasDem ingin menjatuhkan Anies-Sandi.
"Siapa yang ingin menjatuhkan? Gak benar itu!" tegasnya.
Ia menilai, banyaknya kebijakan Anies-Sandi yang "unik", yang membuat fraksinya tertarik untuk menggunakan hak interpelasi, karena Anies sepertinya sengaja membuat kebijakan-kebijakan agar direspon oleh Presiden Jokowi. Entah untuk tujuan apa.
"Dan alhamdulillahnya, hingga kini Pak Presiden tidak menanggapi," tegas dia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik, mengatakan, niat FraksiPDIP dan NasDem untuk menggunakan hak interpelasi adalah ngawur.
"Ngawur itu! Program-program Anies-Sandi membela rakyat kecil, kenapa dipermasalahkan?" katanya.
Meski demikian ia menyilakan NasDem dan PDIP merealisasikan wacana itu, dan ia yakin fraksi lain takkan mendukung. (rhm)
