Jakarta, Harian Umum- Meski belum dilaunching, Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi di Jalan Cut Meutiah, Jakarta Pusat, telah menampung banyak keluhan dari masyarakat terkait permasalahan bangsa dan negara ini sejak Jokowi-JK dilantik pada Oktober 2014.
"Aspirasi yang terakhir kami terima adalah aspirasi dari emak-emak yang mempersoalkan banyaknya kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab, yang diduga semuanya merupakan kasus rekayasa, dan juga status cekal yang dikenakan terhadapnya, sehingga Habib tak bisa pulang ke Indonesia," jelas Ketua Pelaksana Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma, kepada wartawan di Rumah Aspirasi, Sabtu (22/9/2018).
Lieus mengakui sangat prihatin terhadap apa yang dialami Habib Rizieq, dan menurutnya apa yang dialami Imam Besar Umat Islam Indonesia itu merupakan sesuatu yang tidak fair dan seharusnya tidak terjadi di negara yang menjunjung tinggi hukum seperti Indonesia.
"Presiden Jokowi harus turun tangan, karena sebagai kepala negara dia punya tanggung jawab. Apalagi karena salah satu pasal dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia," katanya.
Kodinator Forum Rakyat ini pun meminta Presiden untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas rekayasa-rekayasa kasus Habib Rizieq itu, dan memecatnya.
"Presiden tak boleh membiarkan kezaliman seperti itu terus terjadi, dan jangan ragu untuk memecat siapa pun yang bertanggung jawab atas kasus-kasus kriminalisasi Habib Rizieq," tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan keterangan Ustad Haikal Hasan Baras dalam Program ILC TVOne yang tayang Selasa (18/9/2018), diketahui kalau saat ini Habib Rizieq dijerat 17 kasus dimana 15 di antaranya masih dalam status sebagai terlapor, dan dua kasus telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kedua kasus ini telah dihentikan Polri dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidilan (SP3).
Selain hal tersebut, Habib juga ternyata dalam status cekal, sehingga tidak dapat meninggallan Mekkah, Arab Saudi, dimana saat ini dia dan keluarganya tinggal, dan kembali ke Indonesia.
Lieus menjelaskan, semua yang dilaporkan masyarakat ke Rumah Aspirasi akan disampaikan kepada Prabowo-Sandi agar menjadi perhatian pasangan Capres-Cawapres yang diusung Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat ini.
Ia juga mengatakan, rumah yang pendiriannya digagas Titiek Soeharto ini akan terus ada jika Prabowo-Sandi memenangi Pilpres 2019, sehingga masyarakat kelak tak perlu repot-repot mengadukan segala permasalahan bangsa ini ke Sekrtariat Negara (Setneg) atau Sekretaris Kabinet (Sekab), cukup ke Rumah Aspirasi.
Ketika ditanya kapan Rumah Aspirasi ini diresmikan? Lieus menjawab belum tahu karena masih dicari waktu yang tepat. Namun pekan lalu Sandiaga Uno telah mengunjungi rumah ini, dan mengatakan bahwa keberadaan rumah ini merupakan isyarat bahwa Prabowo pun ingin Pilpres berjalan damai.
"Pak Prabowo, Insya Allah presiden 2019-2024, menyampaikan bahwa kampanye kita adalah kampanye zaman now, yakni kampanye yang menyejukkan, kampanye yang saling merangkul, tidak boleh saling menjatuhkan dan kampanye yang mempersatukan," kata Sandi.
Liues menjelaskan kalau Rumah Aspirasi digagas untuk merajut kebersamaan, karena selama empat tahun ini, sejak Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, bangsa Indonesia terbelah karena gaya-gaya kepemimpinan Jokowi yang tidak merangkul semua kalangan, dan selalu mengampanyekan intolerasi dan radikal untuk memojokkan umat Islam, serta selalu mengklaim diri sebagai yang paling Pancasila dan paling NKRI.
"Saya pun kaget dengan gaya-gaya kampanye yang seperti ini, karena di era pemerintahan sebelumnya hal ini tak terjadi. Lihat saja, perekonomian yang dijanjikan meroket pun ternyata nyungsep," katanya.
Mantan bendahara umum KNPI ini mengakui, untuk menunjang misi dan visinya, di Rumah Aspirasi akan diselenggarakan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan tentang teknologi informasi agar masyarakat dapat menggunakan medsos secara sehat, tidak menyebarkan hoaks, fitnah dan ujaran kebencian, sehingga kampanye hanya diisi dengan informasi yang baik-baik saja.
"Pelatihan ini melibatkan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi)," tutupnya. (rhm)
