Jakarta, Harian Umum- Faktor keamanan dan banjir menjadi dua persoalan yang saat ini paling banyak dikeluhkan warga Jakarta.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil reses Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, beberapa waktu lalu.
"Faktor keamanan dikeluhkan menyusul adanya kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan maraknya kasus penyerangan terhadap ulama yang pelakunya disebut (kepolisian) sebagai orang gila," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Sementara soal banjir, masalah ini dikeluhkan antara lain karena proyek sodetan di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, ke Banjir Kanal Timur (BKT) yang diyakini dapat mengatasi banjir di kawasan itu, telah beberapa tahun mangkrak akibat pembebasan lahan yang belum rampung.
"Masyarakat ingin pemerintah pusat dan Pemprov DKI segera mencari solusi atas masalah ini," katanya.
Banjir juga ditengarai terjadi akibat buruknya jaringan drainase di pemukiman penduduk.
Di Kelurahan Malaka Jaya, jelas Suhaimi, ada selokan yang alirannya tidak tersambung ke kali yang berada di seberangnya, dan warga sudah sejak bertahun-tahun lalu mengusulkan agar selokan dan kali itu ditembuskan dengan memperlebar gorong-gorong.
"Namun setiap usulan ini dibawa ke Musrembang, usulan menghilang," katanya.
Politisi PKS ini berharap Dinas Sumber Daya Air (SDA) dapat lebih cepat dalam merespon keluhan masyarakat. Apalagi karena masalah banjir termasuk persoalan yang masuk prioritas Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk diselesaikan.
"Tapi ada PR lain yang harus juga diselesaikan Dinas SDA, yakni penggantian lahan warga di Cililitan, Jakarta Timur, yang terkena proyek pelebaran sungai," imbuh Suhaimi.
Ia menjelaskan, lahan seluas sekitar 500 m2 yang berada di sepanjang sungai tersebut terkena proyek pelebaran sungai pada 2014, namun hingga kini si pemilik lahan sama sekali belum menerima ganti rugi.
"SDA harus menelusuri ini untuk mengetahui apakah lahan itu memang belum dibayar Pemprov DKI atau sudah dibayar, tapi tidak sampai kepada si empunya lahan. Jangan sampai ada warga yang terzalimi," tegasnya.
Suhaimi memastikan bahwa lahan itu layak diganti rugi karena memiliki sertifikat.
Seperti diketahui, belakangan ini di beberapa daerah di Indonesia marak penyerangan terhadap ulama yang pelakunya, menurut polisi, menderita gangguan jiwa.
Salah satu korban penyerangan tersebut adalah KH Emon Umar Basyri (60), pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hiadayah Santiong, Kampung Sentiong RT 04/01, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ulama itu diserang pada 27 Januari 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saat sedang wirid di Masjid Al Hidayah Sentiong.
Ulama ini merupakan korban pertama, karena setelah itu muncul serangan-serangan serupa di sejumlah daerah, sehingga umat Islam kini berada dalam posisi siaga untuk menjaga ulama-ulama mereka agar tidak mengalami nasib serupa, termasuk ulama di Jakarta. (rhm)
