JAKARTA, HARIAN UMUM - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menerima pandemi Covid-19 ini.
Hal itu disampaikan Sarman dalam diskusi bertajuk "Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta" yang digagas Balkoters, Rabu.
Karena itu menurut dia optimalisasi kredit mikro diharapkan menjadi solusinya. "Di tengah-tengah kondisi ini, kita tahu berapa banyak bidang usaha dan besar juga stagnan kemudian juga ribuan ribu km kita mati suri dan kita lihat sendiri phk sudah mencapai 500 rb dan masih akan terbuka ini dapat diperbesar, kebijakan perbaikan, ini tidak jitu," kata Sarman .
Sarman juga menilai pandemi berdampak ke berbagai elemen. Tidak hanya dunia usaha, tetapi juga pemerintah daerah dan pusat. Sebab dampak dari dunia usaha seperti ivestasi tertahan, eksport menurun dan daya beli masyarakat turun drastis yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya banyak sumber pajak yang ada sudah tidak beroperasional lagi. "Nah kita melihat hampir semua sektor yang menggerakakan ekonomi di Jakarta itu terpuruk. Mulai pariwisata, hotel, restoran. Kafe, bar konser, hingga ke UMKM semua sangat terpuruk sekali walau ada beberapa yang bertahan seperti e-comerce, logistik farmasi, alat kesehatan, sembako dan layanan antar makanan. Kondisi di Jakarta ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional di mana 18,10 persen kegiatan ekonomi negara ada di Jakarta (triwulan I 2020) dan perputaran uang ada 70 persen di Jakarta," ucapnya.
Kadiv Pengembangan Ekonomi BI Jakarta Djoko Raharto juga mengakui akibat COVID-19 berdampak pada ekonomi Jakarta. Dia melihat adanya dampak negatif pada "supply stock" dan "demand stock" akibat kegiatan produksi yang berhenti secara otomatis dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan pandemi COVID-19.
"Otomatis pendapatan masyarakat turun, konsumsi terdampak. Demikian juga investasi, di mana dunia usaha menunda untuk melakukan investasi sampai kondisi normal. Kemudian UMKM memang dampaknya itu tergantung usahanya. UMKM sektor pertanian untuk makanan jadi dampaknya lebih rendah karena mereka punya alternatif pemasaran digital. Sementara untuk kerajinan terdampak cukup berat padahal UMKM ini memiliki cukup banyak jumlah pekerja," ucap Djoko.
Karena itu, Djoko mengungkapkan, ada dua kebijakan untuk mensiasati kondisi tersebut. Dalam jangka pendek adalah mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian jangka panjang, harus ada pemulihan ekonomi, termasuk saat ini PSBB transisi yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar.
"Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM," tuturnya.
Sementara untuk pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan, tutur Djoko, mencapai Rp1.811 triliun di mana dari jumlah itu Rp149 trilun di antaranya disalurkan pada UMKM dan dari Rp149 triliun ini, untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65%.
"Nasabah untuk UMKM di DKI itu ada 1.351.223 rekening dengan ada 878.301 rekening ini adalah nasabah mikro. Meski banyak, dari sisi performa, non performance loan (NPL) mikro ini paling kecil hanya 2,1 persen. Kalau total kredit NPL-nya 2,74 persen, UMKM 3,5 persen, untuk mikronya 2,1 persen. Jadi sektor ini cukup baik dalam performa pembiayaan kredit," tutur Djoko.
Karenanya respon terhadap hal tersebut, kata Djoko, kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek adalah mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian jangka panjang, harus ada pemulihan ekonomi, termasuk saat ini PSBB transisi yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar.
"Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM," tuturnya.
Untuk pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan, tutur Djoko, mencapai Rp1.811 triliun di mana dari jumlah itu Rp149 trilun di antaranya disalurkan pada UMKM dan dari Rp149 triliun ini, untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65%.
"Nasabah untuk UMKM di DKI itu ada 1.351.223 rekening dengan ada 878.301 rekening ini adalah nasabah mikro. Meski banyak, dari sisi performa, non performance loan (NPL) mikro ini paling kecil hanya 2,1 persen. Kalau total kredit NPL-nya 2,74 persen, UMKM 3,5 persen, untuk mikronya 2,1 persen. Jadi sektor ini cukup baik dalam performa pembiayaan kredit," tutur Djoko.
Bank DKI selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengatakan dalam merespon COVID-19 telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait dampak COVID-19 terhadap portofolio kredit yang dimiliki, mulai bulan Januari 2020 ketika kasus COVID-19 di Indonesia belum berpandemi.
Saat Maret, bersamaan dengan mulai merebaknya COVID-19, Bank DKI membuat respon cepat untuknmembuat peraturan perusahaan serta petunjuk pelaksanaan tahapan stimulus bagi kredit sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 termasuk pada UMKM.
"Pertama, kita melakukan quick check portofolio kredit yang kita miliki. Respons kedua kami melakukan pemetaan sektor yang terdampak menghitung eksposur risiko bagi industri yang sangat terdampak COVID, Ketiga, kami lakukan identifikasi per debitur berinteraksi menanyakan bagaimana dengan kondisi usahanya dan keluarganya, apakah aman dari pandemi. Keempat, penyusunan skenario pelaksanaannya," kata Pemimpin Grup Kredit UMKM Bank DKI Wahyudi Dwi Irawan.
Dia merinci, relaksasi yang diberikan di antaranya kepada debitur kredit mikro, kecil dan konsumer. Bank DKI, kata dia, juga melakukan penangguhan terhadap pokok pinjaman dan menurunkan suku bunganya. Kemudian menambah tenor pinjaman.
Relaksasi ini diberikan sesuai dengan kategori pelaku UKM tersebut. Misalnya debitur yang sistem perputaran uangnya (cash flow) terhenti sejak pandemi COVID-19 mulai ada di Jakarta.
Sementara bagi pelaku usaha yang omzetnya turun 20 persen hingga 80 persen, pihaknya akan menurunkan suku bunga pinjaman.
"Dari debitur yang kami hubungi ada 41 persen debitur yang terdampak. Semua kami tangguhkan pokok pinjaman dalam jangka waktu enam bulan, tapi setiap tiga bulan akan kami review kembali," ungkap dia yang juga menyebutkan nominal kredit yang dipegang (outstanding) Bank DKI saat ini adalah Rp1,3 triliun
Selain itu, untuk debitur yang saat ini diberikan relaksasi, Bank DKI menyebut mereka masih tetap bisa mengakses permodalan tambahan apabila nanti kembali lagi kondisinya normal untuk menggerakkan sektor ekonomi di Jakarta.
"Kami juga sudah siapkan dana untuk memulai usaha baru yang memulai bisnis di masa baru," ucapnya.
Data dari Pemprov DKI Jakarta, luar biasa yang diberikan oleh bank umum baik kredit mikro, usaha kecil maupun menengah dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan UMKM sendiri di Jakarta berdasarkan sensus tahun 2016 membandingkan dengan jumlah sekitar 1,15 juta usaha. atau sekitar 93,46 persen di Jakarta. (Zat)
