Jakarta, Harian Umum - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Syahrial, meminta gubernur Anies Baswedan segera mengganti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra komisinya.
Sebab, hampir semua dari para kepala SKPD itu tidak memperlihatkan kinerja yang memuaskan karena selain tidak profesional, juga karena ada kepala SKPD yang ditempatkan di dinas yang tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai, dan ada yang memiliki golongan yang belum pas untuk menduduki jabatan kepala SKPD.
"Sudah saatnya Anies mulai memperhatikan SDM (sumber daya manusia) yang dia miliki agar 23 program yang dia janjikan saat kampanye Pilkada DKI 2017, bisa berjalan dengan baik," kata Syahrial kepada wartawan di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).
Indikasi ketidakprofesionalan dan ketidakbecusan itu antara lain terlihat di Dinas Sosial dimana kepala dinasnya, saat rapat dengan Banggar, ternyata sama sekali tidak tahu berapa jumlah rakyat miskin di Jakarta.
"Kalau data yang bersifat basic begini saja dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menjalankan program pengentasan kemiskinan?" tanya Syahrial.
Yang lebih parah, lanjut politisi PDIP itu, untuk anggaran makan ratusan penghuni panti-panti sosial milik Pemprov DKI, Dinas Sosial pada 2017 hanya menganggarkan Rp25.000/orang/hari untuk tiga kali makan, dan setelah dilelang, kontraktor yang menang yang menawarkan biaya Rp17.000/orang/hari.
"Bayangkan; ini Jakarta, lho. Dengan biaya hanya Rp17.000/orang/hari, para penghuni panti yang semuanya orang tak mampu, anak yatim piatu, para lansia, para penderita kejiwaan, bagaimana bisa sehat? Memang dengan biaya Rp17.000 untuk tiga kali makan, mereka bisa mengonsumsi lauk apa?" tanyanya.
Syahrial mengaku, ketika anggaran ini kemudian dibahas, Komisi E akhirnya memutuskan untuk menaikkan anggaran itu menjadi Rp40.000/hari/orang untuk tiga kali makan.
Hal yang lebih parah terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP). Syahrial menyebut, meski nama SKPD-nya begitu, ternyata fokus kinerja kepala dinasnya adalah pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sehingga ia sempat menyarankan agar nama Dinas PPAPP diganti saja dengan Dinas RPTRA biar matching.
"Ini kepala dinasnya dulu kepala Dinas Kesehatan," jelas Syahrial.
Karena hal-hal ini dia meminta agar Anies segera melakukan "tour of duty" kepada para pejabatnya yang bermitra dengan Komisi E, dan menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan kapasitas yang baik pada jabatan-jabatan yang dilepaskan dari mereka.
Sebab, kata dia, di antara para SKPD itu ada yang memang ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, dan ada juga yang golongannya belum cukup untuk menduduki jabatan kepala SKPD.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, para kepala SKPD di DKI yang saat ini masih menjabat, diangkat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama aliaa Ahok dengan sistem lelang jabatan, dan di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat dengan sistem talent scouting.
Sayangnya, seperti diakui para PNS dan sejumlah LSM di Jakarta, sistem yang diterapkan Ahok-Djarot itu ternyata tidak menghasilkan pejabat-pejabat yang kompeten dan memiliki kapasitas, karena tak sedikit pejabat senior yang berkualitas dan kompeten, di-down grade menjadi staf, sementara PNS-PNS yang belum berpengalaman dan memiliki golongan rendah, diangkat dan didudukkan pada posisi-posisi strategis seperti kepala dinas dan camat.
Tak hanya itu, penempatan pun seperti tidak mengacu pada prinsip right man on the right place, sehingga akhirnya terbaca kalau sistem-sistem itu hanya kamuflase semata, karena sesungguhnya mutasi di era Ahok-Djarot mengacu pada like and dislike, dan kroniisme. (rhm)
