Jakarta, Harian Umum- Center For Budget Analysis (CBA) mempertanyakan efektivitas penggunaan  anggaran sebesar Rp95 triliun yang dialokasikan untuk Polri dalam APBN 2018.

Pasalnya, anggaran sebesar itu tak hanya digunakan untuk mengamankan aset negara, tapi juga aset swasta.

"Besarnya alokasi anggaran Polri yang mencapai Rp95 triliun, (juga) untuk bidang keamanan, termasuk pengamanan aset. Tapi yang diamankan juga aset swasta yang bukan menjadi tugas Polri," kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Senin (19/3/2018).

Salah satu contoh aset swasta diamankan, menurut aktivis ini, adalah pertambangan nikel di daerah Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Di sini, kata dia, Polri mengerahan atau menempatkan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare untuk mengamankan lahan pertambangan tersebut.

"Penempatan Brimob itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Brimob yang diturunkan ketika terjadi gangguan berintentitas tinggi dalam rangka penegakkan keamanan dalam negeri," katanya.

Untuk itu, CBA meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk segera menarik aparat Brimob tersebut karena dinilai menganggu aktivitas masyarakat di sekitar Malili Kabupaten Luwu Timur.

Seperti diketahui, saat ini kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, juga tengah disorot dan dikritik publik,  karena dalam menangani kasus ujaran kebencian dan hoaks misalnya, Polri dinilai tebang pilih karena hanya kasus-kasus dengan pelaku yang berseberangan dengan pemerintah saja yang cepat ditangani.

Uchok menilai, anggaran Polri yang mencapai Rp95 triliun itu banyak yang mubazir jika juga digunakan untuk mengamankan aset swasta. Apalagi karena besarnya anggaran itu jauh melebihi anggaran yang dialokasikan untuk tiga angkatan di Polri.

Data CBA menyebut, anggaram Markas Besar TNI pada 2018 ini  hanya sebesar Rp7.5 triliun, sementara anggaran TNI AD Rp.45.3 triliun, TNI AL Rp16,1 triliun, dan TNI AU Rp12.5 triliun. (rhm)