Jakarta, Harian Umum- Pelantikan 16 pejabat eselon II dan III yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Selasa (25/9/2016), di Balaikota, Jakarta Pusat, mengundang suara-suara sumbang dari internal dan eksternal Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, seperti juga pada pelantikan yang sebelum-sebelumnya, pada pelantikan ini pun pejabat yang diketahui merupakan loyalis mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih diberi ruang untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, karena hanya mengalami pergeseran jabatan.
"An*** kuat, masih dapat jabatan Kadis. Busyeeeet dech ...," ujar seorang pegawai di lingkungan Dishub kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp.
Sejumlah pejabat yang berkantor di Balaikota pun mengaku terheran-heran dengan kebijakan Anies mempertahankan para pendukung Ahok itu.
"Apa Pak Anies gak tahu ya kalau waktu Pilkada Jakarta 2017 lalu di antara mereka bahkan ada yang jor-joran menangkan Ahok-Djarot?" tanya seorang pejabat yang namanya tak mau disebut.
Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mencatat, sedikitnya ada empat Ahokers dari 11 pejabat eselon II yang dilantik Anies hari ini. Seorang di antaranya bahkan menduduki jabatan sangat strategis, yakni kepala badan lelang.
"Saya pribadi berusaha untuk memahami jalan pikiran Gubernur, yakni bahwa dia mungkin sedang menerapkan strategi dari buku Sun Zi Bing Fa, sebuah buku filsafat militer yang diperkirakan ditulis pada abad ke-6 oleh Sun Zi, pakar strategi perang China. Strategi dimaksud adalah bahwa jenderal yang baik adalah jenderal yang berusaha memenangkan perang tanpa harus terlibat dalam pertempuran," katanya.
Meski demikian Amir meminta Anies untuk tidak tenggelam dalam keasyikan menggeser-geser posisi para Ahokers itu, karena selain hanya menimbulkan polemik dan ketidakpuasan di antara para pendukungnya, juga akan membuat tingkat kepuasan terhadap dirinya, menurun.
"Anies harus juga memperhatikan orang-orang yang dulu berjuang untuknya di Pilkada Jakarta 2017, dan membuatnya menjadi gubernur," tegas Amir.
Menurut ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini, orang-orang yang harus diperhatikan Anies di antaranya adalah 30 pejabat eselon II yang diberhentikan Ahok dan hingga kini belum menerima SK Pemberhentian.
"Mereka diberhentikan karena tidak 'sealiran' dengan Ahok dan karena tak mau menjalankan tugas yang diberikan Ahok yang mereka anggap menyimpang," katanya.
Amir bahkan mengatakan, pemberhentian ke-30 pejabat ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena para pejabat ini diberhentikan dari jabatannya sebelum menjabat selama 2 tahun, dan tidak melakukan kesalahan yang menurut UU Nomor 5 layak membuatnya dicopot.
"Sayangnya, kala itu KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sedang dalam tugas melindungi Ahok, sehingga Ahok tidak pernah ditindak, apalagi dilaporkan ke presiden, tidak seperti yang saat ini dilakukan KASN terhadap Anies," katanya.
Data yang diperoleh menyebutkan, di antara ke-30 pejabat yang diberhentikan tersebut tiga orang di telah meninggal dunia, di antaranya mantan Kadis Pertamanan Nandar Sunandar, dan mantan Kadis Kominfomas Sugiarta.
Selain itu, ada tiga orang yang telah diangkat kembali untuk jabatan tertentu, di antaranya Reswan W Soewardjo yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Rustam Effendi yang kini menjabat sebagai walikota Jakarta Barat, dan Herry Supardan yang kini sebagai wakil kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Sisanya yang 24 orang, di antaranya ada yang hingga kini menjadi widyaswara dan bekerja sebagai staf di Badan Pengelola (BP) SDM. Di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi, mentan Kepala Dinas Sosial Kiyan Kelana, dan mantan Asisten Pembangunan Andi Basso.
Amir mengabarkan bahwa saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, para pejabat itu bergabung dengan relawan Anies-Sandi yang dikoordinatori Boy Sadikin, dan ikut memperjuangkan kemenangan Anies-Sandi meski tidak tergabung secara organisatoris.
"Waktu itu mereka menyumbangkan pemikiran-pemikiran, nasi kotak, dan lain-lain." katanya.
Amir menilai, ke-24 pejabat ini merupakan PNS-PNS yang memiliki skill hebat dan bukan tipe pejabat asal bapak senang (ABS). Mereka layak masuk dalam tim Anies untuk sama-sama membangun Jakarta sebagaimana visi misi Anies saat kampanye Pilkada 2017, yakni maju kotanya, bahagia warganya.
"Saran saya, Anies undang mereka secara khusus, dan ajak mereka bicara. Setelah itu lakukan assesment. Saya yakin Anies takkan kecewa," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Anies melantik 16 pejabat yang terdiri dari 11 pejabat eselon II dan 5 pejabat eselon III. Di antara para pejabat itu memang ada yang diketahui sebagai pejabat pendukung Ahok.
Berikut data 11 pejabat eselon II yang dilantik tersebut:
1. Blessmianda sebagain kepala Badan Pelayanan Barang dan Jasa
2. Andri Yansah sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Adi Ariantara sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4. Djafar Muchlisin sebagain Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Irwandi sebagai wakil walikota Jakarta Pusat
6. Ali Maulana Hakim sebagai wakil walikota Jakarta Utara
7. Junaedi sebagai wakil bupati Kepulauan Seribu
8. Ismer Harahap sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang
9. Yudi Hartono sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hkdup
10. Yudi Amiarno ssbagai direktur RSUD Pasar Rebo
11. Tri Kurniadi sebagai sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
(rhm)
