Jakarta, Harian Umum-Gerakan malam 1000 lilin dikakukan sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi pada Kamis malam, 23 Juli 2020 di depan Istana negara. Aksi ini digelar dalam rangka memprotes lonjakan tarif listrik ditengah pandemi covid-19.
Dalam tuntutannya, kelompok mahasiswa yang menamakan diri kelompok cipayung plus DKI Jakarta ini menyatakan bahwa keresahan masyarakat atas tagihan listrik yang naik hingga 200% ditengah pandemi adalah bentuk pendzoliman PLN terhadap masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persis (PW. Hima Persis) Jakarta, Ilham Nurhidayatullah yang masuk dalam kelompok Cipayung plus itu menyebut bahwa negara sudah tidak berdaya menghadapi efek pandemi covid-19. Alih-alih berpihak, banyak kebijakan pemerintah terkesan mencekik rakyat.
"Kita tidak berbicara sebagai aliansi mahasiswa semata. Lebih dari itu, kita sebagai masyarakat yang turut mengalami dampak dari corona sangat menyesalkan bahwa pemerintah malah mengeksploitasi rakyatnya. Antara lain PHK terjadi dimana-mana dan terlebih tarif listrik naik. Negara macam apa ini?," ujar Ilham dalam keterangannya, Jum'at (24/7).
Lebih lanjut Ia menyesalkan tidak konsisten nya PLN dalam hal penetapan tagihan listrik selama PSBB berlangsung. PLN mengklaim tidak akan terjadi kenaikan, tetapi faktanya banyak ditemui konsumen membayar tagihan listrik jauh lebih besar dibanding dengan tagihan pada bulan-bulan sebelumnya.
"Tagihan listrik sejak tiga bulan terakhir atau selama pandemi Covid-19 naik signifikan meski PLN mengklaim tidak ada kenaikan tarif. Namun faktanya, konsumen tetap membayar lebih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," lanjutnya.
Dalam analisis mahasiswa, pernyataan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini merupakan jawaban tidak mendasar. Zulkifli mengatakan bahwa tagihan listrik pelanggan dihitung berdasarkan angka rata-rata tagihan listrik 3 bulan terakhir dilakukan karena petugas tak bisa melakukan pencatatan langsung ke rumah-rumah pelanggan akibat penerapan PSBB.
"Disini kami menyayangkan PLN tidak melakukan sosialisasi secara baik termasuk skema tagihan rata-rata. Walaupun ada solusi dari PLN terkait tagihan bisa diangsur selama 3 bulan, tetapi tetap saja ini memberatkan masyarakat Indonesia. Faktanya sampai hari ini masih banyak masyarakat dan mahasiswa yang mengalami dampak dari kelonjakan listrik," jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta menyatakan menolak kenaikan tarif listrik yang terkesan mendzalimi rakyat Indonesia, meminta pemerintah dan/atau instansi terkait membongkar mafia-mafia di dalam tubuh PLN, kemudian meminta Menteri BUMN untuk segara turun tangan menyelesaikan masalah kenaikan tagihan listrik yang memberatkan masyarakat ditengah situasi pandemi.
Diketahui bahwa Cipayung plus ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa, antara lain: PW Hima Persis DKI Jakarta, HMI badko Jabodetabeka Banten, PMII DKI Jakarta, GMNI Jakarta Barat, IMM DKI Jakarta, KAMMI DKI Jakarta, GPPB DKI Jakarta dan KMHDI DKI Jakarta. (hnk)