Jakarta, Harian Umum- Lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke Pemilu 2019 setelah gugatannya terhadap KPU dikabulkan Bawaslu, diprediksi bisa mengulang sejarah perpolitikan nasional, meski dalam bentuk yang berbeda.
"Perjalanan politik PBB ini bisa seperti Golkar DKI Jakarta pada 1977. Pada saat itu Golkar yang merupakan partai penguasa Orde Baru, kader-kadernya bersikap arogan, sehingga warga Jakarta tak suka dan saat Pemilu tidak mendapat kursi di DPRD," kata pengamat kebijakan publik dan politik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
PBB, kata dia, juga berjaya di Orde Lama dengan nama Partai Masyumi, namun karena konflik internal yang antara lain berujung pada keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) dari partai itu, sejarah kemudian mencatat Partai Masyumi hilang dari kancah perpolitikan Nasional.
"Nah, sekarang Partai Masyumi muncul lagi dengan nama PBB, karena pendiri dan pengurusnya, termasuk Yusril Ihza Mahendra, merupakan anak-anak dan keturunan dari pendiri maupun pengurus partai itu," imbuhnya.
Meski demikian pria yang telah sejak tahun 1970-an menggeluti dunia aktivis ini mengatakan, ada perbedaan yang mendasari kebangkitan Golkar setelah kalah di Pemilu 1977, dengan kebangkitan Partai Masyumi yang bertransformasi menjadi PBB.
"Kebangkitan Golkar DKI setelah kejatuhan di 1977 dipengaruhi oleh emosi yang berlandaskan pada nasionalisme, yang membuat para kadernya membuang jauh-jauh sifat arogan dan berusaha untuk merakyat, sedang kebangkitan Masyumi melalui PKB saat ini tak hanya karena emosi yang didasari oleh nasionalisme, namun juga oleh emosi keagamaan," katanya.
Gabungan kedua emosi ini, tegas Amir, membuat perjuangan Masyumi (baca: PBB) untuk bangkit lagi diuntungkan oleh fakta bahwa penindasan yang dilakukan Rezim Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat terhadap umat Islam di DKI Jakarta selama rentang 2012-2017, dan penindasan yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi terhadap umat Islam sejak Oktober 2014 hingga Maret 2018 ini, telah mendorong kebangkitan umat Islam di Jakarta untuk keluar dari penindasan tersebut.
"Kondisi ini teramat sangat menguntungkan PBB, karena PPP dan PKB yang note bene merupakan partai Islam, justru berpihak kepada pemerintah, sehingga dipastikan suara akar rumput kedua partai itu pada Pemilu 2019 akan lari ke PKS atau PBB," imbuhnya.
Namun demikian Amir mengingatkan bahwa nasib baik PBB ini harus dimanajemeni dengan baik, karena jika tidak, kejayaan yang mungkin akan diraih PBB melalui Pemilu 2019, hanya akan seumur jagung.
Yusril sebagai pendiri PBB dan pakar hukum tatanegara, juga mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden SBY; Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri; dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid, tegas Amir, memang merupakan sosok sentral yang membuat PBB saat ini menjadi partai yang paling menarik bagi umat Islam di Indonesia.
Apalagi karena selama ini Yusril konsisten berdiri berasama umat Islam di Indonesia, antara lain dengan mendukung Aksi Bela Islam yang dimotori GNPF-MUI, dan membela umat Islam yang ditindas, antara lain dengan menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan Pemerintahan Jokowi, dan menjadi pengacara warga Luar Batang, Jakarta Utara, yang digusur paksa Gubernur Ahok.
Namun tegas Amir, ketokohan saja tak cukup untuk menjaga keberhasilan partai, karena jika kebijakan DPP/DPW/DPC terkesan arogan dan tidak akomodatif, keberhasilan itu akan runtuh lagi dalam sekejap.
"Saat ini, bagaikan sebuah magnit, PBB mampu membuat sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh nasional bergabung. Tokoh NU pun telah mengimbau para nahdliyin untuk gabung lagi ke PBB. Kalau saat penyusunan daftar bakal calon legislatif Pemilu 2019 tidak mengakomodir semua kelompok ini, maka akan timbul kekecewaan yang dapat berdampak buruk bagi PBB dalam jangka pendek, menengah maupun panjang," katanya.
Satu hal lagi yang penting untuk digarisbawahi PBB, lanjut Amir, adalah mencegah masuknya unsur komunis ke dalam tubuh PBB seperti saat Orde Lama.
"Dulu, ada kelompok yang menamakan diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti yang bergabung ke PBB. Dari namanya, orang mengira itu kelompok Islam, tapi ternyata isinya komunis semua," katanya.
Amir meyakini, jika PBB mampu memanajemeni "nasib baiknya", partai yang mendapat nomor urut 19 pada Pemilu 2019 ini akan masuk lima besar partai dengan perolehan suara terbanyak.
"Saya memperkirakan, Gerindra akan berada di peringkat pertama, setelah itu PDIP, Golkar, PKS dan PBB, tapi kita lihat dinamikanya menjelang Pemilu 2019 nanti, karena wong cilik yang menjadi basis kemenangan PDIP di Pemilu 2014 sebagian besar telah meninggalkan partai itu, sementara kader Golkar yang kecewa karena partainya kembali mengusung Jokowi di Pilpres 2019 bersama PDIP, kabarnya akan ramai-ramai hijrah ke Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto. Dinamika ini bisa membuat PDIP dan Golkar terlempar dari lima besar," katanya.
Amir berharap, dengan masuknya PKS dan PBB di lima besar, mendampingi Gerindra dan juga PAN yang kemungkinan berada di urutan enam, kehidupan umat Islam di Indonesia akan normal lagi seperti sebelum Jokowi-Ahok hadir di kancah perpolitikan nasional melalui Pilkada DKI Jakarta 2012. (rhm)
