Jakarta, Harian Umum - Rusia dan China mengeritik keras, bahkan menentang serangan AS dan Israel ke Iran sejak 28 Februari 2026 lalu.
"Moskow mengatakan, Amerika dan Israel tidak punya bukti bahwa Teheran sedang mengembangkan senjata nuklir, sementara Beijing menuntut serangan gabungan itu segera dihentikan," kata Al Jazeera, Rabu (4/3/2026).
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, pada Selasa (3/3/2026) bahwa serangan terhadap Iran terjadi ketika negosiasi antara Washington dan Teheran telah "membuat kemajuan signifikan, termasuk mengatasi kekhawatiran keamanan Israel," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan.
Sayangnya, proses ini telah terganggu oleh aksi militer AS dan Israel ke Iran.
"China menentang setiap serangan militer yang dilancarkan oleh Israel dan AS terhadap Iran,” kata Wang kepada Saar melalui sambungan telepon, menurut Kemenlu China.
“China menyerukan penghentian segera operasi militer untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan hilangnya kendali atas konflik,” kata Wang.
“Kekerasan tidak dapat benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu akan membawa masalah baru dan konsekuensi jangka panjang yang serius,” tambahnya.
Menurut Kementerian Luar Negeri China, Saar menyetujui permintaan Wang untuk mengambil “langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan personel dan lembaga China” di Iran.
Percakapan telepon pada hari Selasa dengan Israel tampaknya merupakan upaya Beijing untuk menstabilkan situasi regional yang semakin memburuk. Kemenlu China juga mengabarkan bahwa Wang membahas masalah yang sama dengann para menteri luar negeri Iran, Oman, dan Prancis.
Rusia Sebut AS Tak Punya Bukti Teheran Kembangkan Senjata Nukir
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga mengkritik AS dan Israel pada hari Selasa (3/32026). Ia mengatakan bahwa perang mereka terhadap Iran dapat menyebabkan hasil yang justru ingin mereka cegah: proliferasi nuklir.
Lavrov mengatakan dalam konferensi pers bahwa konsekuensi logis dari tindakan AS dan Israel adalah "akan muncul kekuatan di Iran... yang mendukung untuk melakukan persis apa yang ingin dihindari Amerika, yaitu memperoleh bom nuklir".
"Karena AS tidak menyerang mereka yang memiliki bom nuklir,” sindir Lavrov.
Lavrov juga mengatakan bahwa negara-negara Arab sekarang dapat bergabung dalam perlombaan untuk memperoleh senjata nuklir, mengingat pengalaman beberapa hari terakhir dan “masalah proliferasi nuklir akan mulai lepas kendali”.
Israel secara luas dipandang sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah, yang tidak dikonfirmasi maupun disangkalnya.
“Tujuan mulia yang tampaknya paradoks untuk memulai perang guna mencegah proliferasi senjata nuklir dapat memicu tren yang sepenuhnya berlawanan,” kata Lavrov.
Lavrov, yang mengatakan bahwa Moskow masih belum melihat bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Selasa, dan mengatakan bahwa Rusia siap membantu menemukan solusi diplomatik untuk konflik tersebut, sambil menolak penggunaan "agresi militer tanpa provokasi" oleh AS dan Israel terhadap Iran.
Saat AS dan Israel melancarkan serangan pertama mereka ke Iran pada hari Sabtu (28/2/2026), Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh sekutu dekat tersebut melakukan "tindakan agresi bersenjata yang direncanakan dan tanpa provokasi terhadap negara berdaulat dan negara anggota PBB yang merdeka”.
Kedua negara tersebut telah menyembunyikan niat sebenarnya untuk menggulingkan rezim di Teheran “di bawah kedok” negosiasi untuk menormalisasi hubungan dengan Iran, kata kementerian tersebut.
AS dan Israel “dengan cepat mendorong kawasan itu menuju bencana kemanusiaan, ekonomi, dan bahkan potensi bencana radiologis,” kementerian tersebut memperingatkan.
“Tanggung jawab atas konsekuensi negatif dari krisis buatan manusia ini, termasuk reaksi berantai yang tak terduga dan kekerasan yang meningkat, sepenuhnya berada di pundak mereka,” tambah pernyataan itu.
Rusia telah menghadapi tuduhan agresi terhadap negara berdaulat setelah melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, perang yang kini memasuki tahun kelima. (rhm)