Jakarta, Harian Umum - Pengamat Iintelijen dan Ggeopolitik Amir Hamzah mengingatkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai potensi tekanan asing yang dapat memicu krisis moneter melalui inflasi tinggi dan instabilitas ekonomi.
Menurutnya, dinamika global saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik negara-negara besar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Amir menilai konsep ekonomi yang kerap disebut sebagai Prabowonomics—yang menekankan keberpihakan pada rakyat kecil, perluasan akses kredit usaha mikro, serta penguatan koperasi seperti Koperasi Merah Putih—berpotensi menimbulkan resistensi dari kekuatan ekonomi liberal internasional.
Sebab, kebijakan tersebut dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan model pasar bebas yang selama ini mendominasi arus investasi global.
“Ketika sebuah negara memilih memperkuat ekonomi kerakyatan dan membatasi dominasi sektor swasta besar, maka akan muncul tekanan, baik melalui narasi, instrumen pasar, maupun mekanisme finansial global,” kata Amir dalam analisisnya, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa krisis moneter modern tidak selalu muncul dalam bentuk serangan langsung terhadap nilai tukar, tetapi bisa melalui kombinasi tekanan inflasi, arus modal keluar, hingga pembentukan opini negatif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Dalam konteks ini, stabilitas harga pangan, energi, dan nilai tukar rupiah menjadi titik krusial yang harus dijaga.
Ia menambahkan, pihak asing yang tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional berpotensi memanfaatkan kerentanan struktural, seperti ketergantungan impor, pembiayaan utang, maupun sentimen pasar global. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat cadangan devisa, ketahanan pangan, serta kemandirian energi sebagai tameng utama menghadapi tekanan eksternal.
Sorotan lain datang dari langkah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera yang kemudian berada dalam pengelolaan Danantara, Amir menilai kebijakan tersebut sangat sensitif dalam perspektif geopolitik ekonomi karena menyentuh kepentingan investasi dan kepemilikan modal.
“Langkah ini bisa dibaca sebagai penguatan kedaulatan ekonomi negara. Namun, di sisi lain kelompok yang berpaham liberal—yang menempatkan swasta sebagai aktor utama—akan melihatnya sebagai ancaman terhadap iklim investasi,” ujarnya.
Menurut Amir, reaksi tidak selalu muncul dalam bentuk protes terbuka, melainkan dapat hadir melalui tekanan pasar, penilaian lembaga keuangan internasional, hingga pembentukan persepsi negatif terhadap tata kelola lembaga pengelola aset negara.
Amir juga memperingatkan kemungkinan berkembangnya narasi bahwa Danantara rawan korupsi atau dikuasai elite politik. Ia menilai narasi semacam itu berpotensi digunakan untuk melemahkan legitimasi kebijakan ekonomi berbasis kedaulatan negara.
Dalam perspektif intelijen geopolitik, kata dia, perang modern tidak hanya berlangsung di medan militer atau ekonomi, tetapi juga di ruang informasi dan opini publik. Karena itu, transparansi tata kelola, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang kuat menjadi faktor penting untuk meredam delegitimasi.
“Jika tata kelola kuat dan terbuka, maka narasi negatif akan sulit berkembang, tetapi jika lemah, tekanan eksternal akan menemukan momentumnya,” tegas dia.
Amir menyarankan pemerintah memperkuat beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Diversifikasi mitra ekonomi internasional agar tidak bergantung pada satu blok kekuatan global.
2. Penguatan industri domestik dan UMKM untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
3. Stabilisasi sektor pangan dan energi sebagai pengendali inflasi.
4.Transparansi kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan aset negara seperti Danantara.
Menurutnya, keberhasilan menghadapi tekanan global sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan soliditas politik dalam negeri.
Di akhir analisisnya, Amir menilai masa awal pemerintahan Prabowo merupakan periode krusial untuk membuktikan apakah model ekonomi kerakyatan dapat berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi global yang kompetitif. Ketegangan antara kedaulatan nasional dan kepentingan pasar internasional disebutnya sebagai ujian utama.
“Jika pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan keberpihakan pada rakyat kecil, maka Indonesia justru bisa keluar lebih kuat. Namun kewaspadaan terhadap tekanan asing tetap mutlak diperlukan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalama dua pekan terakhir Indonesia dikejutkan penilaian dua lembaga internasional yang mengguncangkan pasar saham dan mata uang.
Guncangan pertama datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan akan men-downgrade bursa saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Pengumuman ini memicu aksi jual di pasar saham, sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) rontok tiga hari beruntun dengan kejatuhan tertinggi di atas 7%.
Lembaga kedua yang mengguncang pasar Indonesia adalah Moody's Investor Service yang menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Outlook negatif mencerminkan peningkatan risiko terhadap profil kredit dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Namun, outlook negatif tidak serta-merta berarti penurunan peringkat (downgrade).
Dalam pernyataannya pada Kamis (5/2/2026), Moody’s menyebut penurunan outlook dipicu oleh menurunnya prediktabilitas dan koherensi perumusan kebijakan. Komunikasi kebijakan juga dinilai kurang efektif sepanjang setahun terakhir.
Moody’s menilai, kondisi tersebut berisiko melemahkan kredibilitas kebijakan di mata investor, serta mencerminkan pelemahan tata kelola pemerintahan.
“Ini tercermin dalam peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing,” kata Moody’s. (rhm)