TANGSEL, HARIAN UMUM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pasalnya pekerja di sektor Informal lah yang paling merasakan dampaknya.

Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi, bahwa pemberlakukan PSBB akan berdampak terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat Tangsel.

"Yang paling besar menerima dampak PSBB adalah warga yang bekerja disektor informal, dimana mereka yang berpenghasilan harian. Karena dampak tersebut maka perlu dipastikan kesiapan Pemkot dalam PSBB," Kata Syawqi dalam keterangan resminya, Sabtu (11/4/2020).

"Oleh karena itu Pemkot Tangsel harus memberikan kompensasi/bantuan baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai kepada warga yang terdampak," tuturnya lagi.

Selain itu, Imbuh Syawqi, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dapat dialokasikan untuk kompensasi atau bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpenghasilan rendah, seperti pekerja di sektor informal.

"Kemudian harus dipastikan juga penerima manfaat dari bantuan tersebut kepada orang yang seharusnya membutuhkan sebagaimana data Kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Kemensos dengan data yang sudah dimutahirkan," ungkapnya

Tidak hanya itu, Syawqi menilai, Pemkot Tangsel juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan PSBB.

"Pemkot juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilarang dan dibatasi serta yang diperbolehkan beroperasi selama pemberlakuan PSBB," jelasnya.

"Besar harapan kita bersama pemberlakuaan PSBB di Kota Tangsel dapat menghambat pandemi Covid-19 di Kota Tangsel dan Pemkot Tangsel dalam pemberlakuan PSBB juga harus memperiapkan segala aspek sebagai akibat PSBB." tandasnya.