Jakarta, Harian Umum - Nusantara Centre dengan didukung Ethos, Banrehi dan Universitas Nusantara, Selasa (4/8/2026), akan meluncurkan buku berjudul "Pemikiran Soemitro", dan mengadakan simposium bertema "Urgensi Undang-undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045".
"Kini kita menuju 81 tahun usia Republik. Bukan usia muda, walau belum terlalu tua. Tentu, setiap angka penambahan bukanlah sekadar hitungan matematika, melainkan representasi dari pengalaman, pembelajaran, dan pertumbuhan diri. Usia menjadi cermin dari perjalanan intelektual, spiritual, sosial, kapital dan emosional sebuah negara dalam mengarungi semesta," kata CEO Nusantara Centre Prof. Yudhie Haryono, dikutip dari siaran tertulisnya, Sabtu (1/8/2026).
Ia bertanya; di usia RI ke-81 tahun ini, apa yang belum berdentum?
"Kami di Nusantara Centre (dengan dukungan penuh dari Ethos, Banrehi dan Universitas Nusantara) menjawab; "Alpanya kesentosaan bersama dikarenakan tenggelamnya epistemik ekopol pancasila". Catatan dan hasil riset jelas sekali menggambarkan hal tersebut. Bagaimana menyikapinya,? Itu yang jadi kegelisahan kita bersama," kata Prof. Yudhie.
Karena alasan-alasan itulah, lanjut dia, Nusantara Centre memperingati proklamasi ke-81 Republik Indonesia dengan meluncurkan buku "Pemikiran Soemitro", dan mengadakan simposium bertema "Urgensi Undang-undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045".
"Agar sukses, viral dan berdentum serta menyadarkan kita semua pentingnya undang-undang tersebut serta terciptanya Ekopol (ekonomi politik) berdaulat sehingga negara dan warganya sentosa, kami mengundang 17 (aktivis), 8 (penulis) dan 45 (tokoh nasional) dari berbagai profesi," jelas Prof. Yudhie.
Ke-17 aktivis tersebut adalah Zulham, Akbar, Ihsan, Aisyah Loklomin, Naryana Indra, Achmad Chairul Amri, Hanifah Luthfiyah, Ibong Sjahroezah, Dienny Tjokro, Muhammad Isyam, Subhan, Harsya Maulana, Akbar Ramadhan, Halimatusakdiah, Dwi Apriyanto, Budhi Haryadi dan Arie Musclihudin.
Sedangkan ke-8 penulis produktif yang terlibat adalah Anang Fahmi, Mikail Adam, Firdaus Syamsu, Agus Rizal, Yaya Sunaryo, Ryo Disastro, Irma Syuryani, dan Asyari Muchtar.
Ke-45 tokoh nasional yang diundang adalah Didin S. Damanhuri, Hendrasmo, Mukit Hendrayatno, Fuad Bawazier, Siti Fadilah Supari, Jumhur Hidayat, Taruna Ikrar, Dedi Setiadi, Angel Damayanti, Bambang Wiwoho, Asep Saefudin, Endin Nasrudin, Ahmad Sodik, Anter Venus, Budi Djatmiko, Viva Yoga Mauladi, Vivi Yulaswati, Afriansyah Noor, Ateng Karsoma, Sri Eko Galgendu, Suyuti Asyatri, Tony Hasyim, Ki Darmaningtyas, Prijanto, Tedjo Edi, Kivlan Zen, Nurrachman Oerip, Heppy Trenggono, Isra Ramli, MS Kaban, Hatta Taliwang, Bastari, Firdaus Djuwaid, Dita Caroline, Jhonnes Marbun, Ery Ratmono, Radhar Tribaskoro, Syanief, Setyo Wibowo, Ishak Tuasikal, Achmad Nur Hidayat, Wati Salam Imhar, Abdulloh Kautsar Badawi, Muhammad Khazim, Kirdi Putra, Lily Sastriyanti dan Yudi Pratama.
"Tentu, 17 aktivis, 8 penulis dan 45 tokoh nasional bukan hanya mewakili simbol proklamasi 17/8/1945, tetapi juga menandakan kesadaran baru: kebangkitan Ekopol Pancasila. Mereka bukan hanya sudah membaca buku Soemitro, naskah akademik dan RUUPN, serta artikel berkala, tetapi juga punya tekad yang sama: mendaulatkan ekopol kita sesegera mungkin," jelas Prof. Yudhie lagi.
Menurutnya, hal ini penting, karena negara baru dapat disebut bermartabat apabila mampu menguasai produksi, teknologi, pasar, dan pembiayaan ekonominya sendiri.
"Negara yang tidak mengendalikan pasar domestiknya akan sulit menjadi pemain utama di pasar internasional. Negara yang hanya menjual bahan mentah juga akan terus berada pada posisi tawar yang lemah dalam percaturan ekonomi global. Itu negara yang dijajah di alam modern," katanya.
Maka dari itu, perhelatan peluncuran buku Pemikiran Soemitro dan Simposium RUU Perekonomian Nasional layak menjadi hari kebangkitan ekonomi nasional yang tidak berhenti sebagai seremoni penuh pidato dan diskusi, melainkan aksi nyata: pikiran, ucapan, pidato, tulisan, legislasi ataupun peraturan dan realisasi di lapangan: dalam tempo sesingkat-singkatnya.
"Tentu saja, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya ditandai oleh berkibarnya bendera Merah Putih, tetapi juga oleh kemampuan kita menguasai kekayaan alamnya sendiri, melindungi pelaku usaha nasional, membangun industri yang kuat, menciptakan kemakmuran yang merata, serta memastikan negara hadir sebagai pengarah utama pembangunan dan keadilan," lanjutnya.
Jika semangat itu benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konsisten, menurut Prof. Yudhie, maka 4 Agustus tidak hanya akan dikenang sebagai sebuah momentum Ekopol nasional, melainkan sebagai awal kebangkitan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan ekopolnya.
"Acara ini sepenuhnya didukung oleh PT. Hamasa Jakarta dan diselenggarakan di RRI Jakarta mulai pukul 13.00," pungkas dia.(rhm)