Jakarta, Harian Umum - Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi meminta pemerintah segera menutup Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, karena membahayakan kedaulatan negara dan pembangunannya merupakan bentuk makar.
"Keberadaan Bandara IMIP Morowali itu makar, karena tidak ada otoritas negara di dalamnya. Maka, segera saja tutup dan semua pihak yang terlibat: mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perhubungan era Presiden Jokowi wajib diperiksa, termasuk PT IMIP sebagai perusahaan yang membangunnya," kata Muslim melalui siaran tertulis, Senin (8/12/2025).
Menurut dia, pembangunan bandara itu sangat mengherankan, karena meski terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan status operasi sebagai bandara khusus, dan pengelolaannya diatur dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, akan tetapi tidak ada perangkat negara di dalamnya. Padahal, bandara merupakan salah satu tempat lalu lintas orang, tak hanya domestik, tapi juga Internasional, sehingga bandara yang tidak di bawah pengawasan negara, bisa mendatangkan ancaman bagi negara dan kedaulatannya.
"Yang lebih mengherankan, Menhub sempat memberi status bandara internasional untuk Bandara IMIP, tapi kemudian status itu dicabut melalui SK Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri," imbuh Muslim.
Aktivis senior ini pun mempertanyakan; ada konspirasi apakah di balik beroperasinya Bandara IMIP? Dan punya agenda besar apa untuk Indonesia?
Muslim mengatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin bahwa orang-orang yang terlibat itu seperti sedang membuat negara dalam Negara Kedaulatan Republik Indonesia.
"Tak heran kalau soal bandara itu, Menhan mengingatkan bahwa tidak ada negara dalam negara," tegas Muslim.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang tindakan Mahathir Mohammad ketika melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke polisi karena atas nama Malaysia membuat perjanjian dagang dengan Presiden AS Donald Trump pada tanggal 26 Oktober lalu, karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
"Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa ini, dan juga perhatian serius Presiden Prabowo, katena operasional Bandara IMIP itu sangat jelas bisa merongrong kedaulatan negara,melanggar konsitusi, bahkan bisa masuk dalam kategori makar," tegasnya.
Ia menyebut orang-orang yang menurutnya terlibat di balik Bandara IMIP, di antaranya adalah Jokowi, Luhut, Menteri Perhubungan era pemerintahan Jokowi, dan sejumlah pensiunan jenderal yang disebut-sebut sebagai petinggi Bintang Delapan Group, salah satu perusahaan pemegang saham IMIP.
Menurutnya, orang-orang ini harus bertanggung jawab..
"Indonesia bukan bagian dari negara China. Perjanjian dagang dalam bentuk apapun jangan sampai negara ini dibuat tunduk kepada China atau tunduk pada kepentingan negara China, sehingga mengorbankan kepentingan dalam negeri dan mengorbankan kedaulatan negara," tegas Muslim. (rhm)
