JAKARTA, HARIAN UMUM - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menyoroti besarnya jumlah PHL (pegawai harian lepas) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jumlah PHL saat ini sebanyak 125 ribu dinilai terlalu banyak dibanding jumlah PNS yang hanya 81 ribu orang.

"PNS jumlahnya 81 ribu, tapi jumlah PHL nya 125 ribu. Itu terlalu banyak. Saya nilai itu bisa mempengaruhi kinerja PNS," kata Santoso, kepada wartawan, Kamis (8/8/2019).

Menurut Santoso, DPRD DKI pernah meminta Gubernur DKI Anies untuk mengurangi jumlah PHL. Namun permintaan tersebut tidak direspon. "Saya waktu itu pernah meminta agar Gubernur Anies mengurangi namun hal itu buat mereka (Pemprov DKI) kebijakan tidak populer. Selain itu buat mereka ini mengganggu fiskal DKI," ujarnya.

Santoso melanjutkan jumlah PHL di DKI tergolong paling tinggi dibanding daerah lain. "Di daerah lain paling 20 persen atau maksimal 30 persen dari jumlah PNS. Sementara DKI malah jumlah PHL nya lebih banyak dua kali lipat ketimbang PNS," terangnya.

Santoso menduga membengkaknya jumlah PHL di Ibukota, di saat menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Penambahan PHL dinilai berkaitan dengan kepentingan politik.

"Itu kan ada pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau. Jumlahnya makin bertambah pas menjelang Pemilu. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa pas mau Pilpres malah banyak penerimaan PHL," tegasnya.

Santoso menambahkan agar tidak mengganggu kinerja PNS, jumlah ideal PHL sebaiknya berjumlah 3/4 dari jumlah PNS. "Ini harus ditekan, jangan sampai jumlah PHL melebihi jumlah PNS," tandasnya. (Zat)