Jakarta, Harian Umum - Prabowo akan melakukan perampingan BUMN secara besar-besaran, sehingga hanya akan tersisa sekitar 300 dari 1.074 BUMN.
“Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN, dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300-400, tapi 1.074 ternyata,” kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).
Ia mengaku dari jumlah 1.074 itu, 290 BUMN sudah ditutup, dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Artinya, lebih dari 750 BUMN lainnya masih akan ditutup atau masuk dalam proses perampingan hingga akhir tahun.
“Kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” jelas Prabowo.
Menurut dia, langkah itu dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah perusahaan negara, melainkN karena Pemerintah ingin menyederhanakan struktur BUMN dan mempertahankan perusahaan yang dinilai produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia bahkan mengatakan, perampingan itu sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi besar-besaran, karena struktur BUMN yang berkembang menjadi jaringan perusahaan dengan lapisan anak, cucu, bahkan cicit perusahaan membuat jumlah entitas yang harus dikelola negara menjadi terlalu banyak.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata dia mengingatkan.
Karena itu, lanjut Prabowo, pemerintah menetapkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah sebagai salah satu dasar untuk menentukan perusahaan yang dipertahankan.
Selain itu, perampingan juga diarahkan untuk mengurangi biaya yang muncul akibat banyaknya entitas dan struktur pengelolaan BUMN. .
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar Rp 50 triliun,” kata Prabowo.
Penghematan itu berasal dari sejumlah biaya yang sebelumnya harus ditanggung perusahaan negara, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.
Penghematan itu, jelas Prabowo, membuka ruang bagi penggunaan sumber daya yang lebih besar untuk kebutuhan lain.
“Artinya, setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” jelas dia. (man)
