Jakarta, Harian Umum- Delapan organisasi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cibodas, Jumat (26/4/2019), menyatakan akan melawan setiap gerakan massa yang dilakukan secara institusional demi mendelegitimasi KPU dan hasil Pemilu 2019.
Kedelapan organisasi tersebut adalah GEMA Mathla'ul Anwar, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pemuda Muslimin Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI). KAMMI, HIMA AL-WASLIYAH, SEMMI, dan HIMA PERSIS.
"Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu dan Panwaslu atas kinerja mereka yang luar biasa pada Pemilu yang paling partisipatif tahun 2019 ini," kata poin pertama pernyataan sikap para ketua kedelapan organisasi yang teegabung dalam Forum Cibodas itu
Ketum GPII, Masri Ikoni, mengaku Forum Cibodas prihatin pada perdebatan-perdebatan paska Pemilu 2019 pada 17 April lalu khususnya yang terkait dengan hasil Pilpres, dan perdebatan itu semakin lama semakin bias.
Padahal, kata dia, hasil Pemilu baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang, sehingga jika memang ada yang dianggap sebagai pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung maupun setelahnya, dapat dibawa ke ranah hukum atau ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
Hal senada dikatakan Ketum IPTI Ardy Susanto. Ia bahkan meminta agar elit politik cooling down hingga KPU menyampaikan real count (RC) hasil Pemilu, termasuk Pilpres. agar arwah-arwah pahlawan demokrasi pun bisa tenang.
"Kami menolak anggapan adanya kecurangan. Kalau pun anggapan itu ada, sebaiknya dikembalikan ke ranah hukum," katanya.
Seperti diketahui, keributan pasca Pemilu dimulai setelah delapan lembaga survei yang menjadi anggota Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi), antara lain Indo Barometer, Charta Politica dan Indikator Politik Indonesia, melakukan quick count (QC) yang ditayangkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional, antara lain TVOne dan Indosiar.
Dalam tayangan itu, QC ke delapan lembaga survei semuanya memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma-ruf Amin dengan angka 52-54%an. QC ini direspon dengan keras oleh pasangan nomot urut 02 Prabowo-Sandi, bahkan dituding sebagai kebohongan publik untuk menggiring opini bahwa 01 lah pemenang Pilpres 2019.
Pasalnya, kubu 02 mengklaim, hasil real count (RC) yang merka lakukan berdasarkan formulir C1 yang dikirimkan para relawan kubu ini dari semua TPS di Tanah Air, kubu ini menguasai perolehan suara di sebagian besar dari 34 provinsi di Tanah Air, termasuk Jabar dan Jatim, sehingga Prabowo bahkan berani mengumumkan bahwa pihaknya menang 62%.
Tak hanya itu, hasil RC pihak independen pemilik jurdil2019.org dan ayojagatps.com yang saat ini masih berlangsung pun secara konsisten menempatkan pasangan 02 sebagai pihak yang unggul dengan persentase 50-62% lebih.
Masalah makin runyam ketika relawan 02 menemukan banyaknya fakta kecurangan sebelum, saat dan paska pemungutan suara 17 April yang dibuktikan dengan rekaman video yang diviralkan di media sosial. Fakta kecurangan tersebut di antaranya adanya surat suara yang telah dicoblos untuk 01 sebelum hari pemungutan suara, termasuk yang terungkap di Selangor, Malaysia; adanya petugas KPPS yang mencoblosi surat suara untuk 01; adanya kotak suara yang dibajak dengan dilarikan ke gudang, Ruko dan hotel, serta adanya kotak suara serta surat suara yang dibakar, antara lain terjadi Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Situasi politik Indonesia makin memanas ketika dari cuitan-cuitan relawan 02 di Twitter, diketahui kalau mereka juga menemukan banyaknya salah input data di sistem hitung (Situng) KPU pada laman pemilu2019.kpu.go.id, karena perolehan suara di banyak TPS di Tanah Air, digelembungkan untuk 01, namun dikempeskan untuk 02.
Saat dikritik, KPU mengaku hanya salah input biasa dan bukan kecurangan, karena petugasnya kelelahan. Namun kemudian relawan 02 menemukan fakta bahwa selain salah input data itu terus berlanjut, mereka juga menemukan fakta kalau petugas KPU mengunggah formulir C1 yang tidak ditandatangani saksi, sehingga dianggap bodong. Tak hanya itu, saat kesesuaian data yang diinput petugas KPU ke Situng dengan formulir C1 yang diduga bodong tersebut dikros cek dengan formulir C1 asli yang mereka punya, data di formulir bodong itu dan di Situng KPU ternyata berbeda karena perolehan suara 01 di formulir terduga bodong dan di Situng telah dimark up untuk 01 dan disunat untuk 02.
Ketika hal ini juga dikritik, KPU tetap saja melakukan input data yang tidak benar, malah relawan 02 menemukan kalau kini petugas KPU mengunggah formulur C1 yang dicorat-coret dan di-tip ex.
Sudah cukup sampai di situ? Ternyata belum, karena kemudian juga terungkap adanya penggelembungan suara untuk 02, namun tidak sebesar dan sebanyak penggelembungan untuk 01
Forum Cibodas menilai, kalau ada yang berbuat curang sebelum, saat dan pasca pemungutan suara, jangan penyelenggara Pemilu-nya yang disalahkan.
"Di sini kami tidak bicara 01 atau 02. Yang kami lihat adalah bahwa KPU, Bawaslu dan Panwaslu telah menjalankan kerja mereka dengan luar biasa, dan kami menolak segala bentuk gerakan yang inskinstitusional yang mengarah pada delegitimasi KPU, dan akan kami lawan," tegas forum itu. (rhm)
