Jakarta, Harian Umum - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mendapat sorotan tajam dalam acara forum group discussion (FGD) bertajuk "RDF Plant Rorotan Tutup Atau Lanjutkan?" Yang diselenggarakan Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Pasalnya, Asep dinilai tidak menjalankan sistem RDF dengan benar saat uji coba, sehingga terjadi timbul bau menyengat yang memicu protes warga setempat, dan pembangunan RDF yang menelan anggaran Rp1,3 triliun itu pun menjadi polemik di masyarakat.
"Seharusnya uji coba dilakukan bertahap, dimulai dari plasebo kosong dulu, jangan langsung 2.500 ton (sesuai kapasitas RDF). Itu namanya bukan uji coba, tapi memancing-mancing emosi warga," kritik Efrianto, Dewan Kota (Dekot) Jakarta Utara Perwakilan Cilincing.
Menurutnya, jika memang masih uji coba, sebaiknya sampah yang diolah dari yang sedikit dulu, seperti 50 ton sampah, setelah itu ditambah jadi 100 ton jika uji coba yang 50 ton berhasil, dan seterusnya
Selain uji coba yang menurutnya keliru, Asep juga dinilai seperti one man show, karena tidak melibatkan Dekot dalam uji coba tersebut. Padahal, kata Prianto, Dekot merupakan mitra pemerintah yang memiliki fungsi menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas LH jika terkait dengan RDF.
"Selain itu, salah satu yang menyapati RDf dengan masyarakat adalah kita. Jadi, bagaimana kita memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat kalau jangankan dilibatkan, kita juga tidak pernah diizinkan masuk ke RDF," imbuh Efrianto.
Ia menegaskan, Dekot Jakut akan menyurati pengelola RDF agar bisa masuk ke lokasi pengolahan sampah itu untuk melihat langsung ada apa sebenarnya di sana.
Di sisi lain, Ketua LP2AD Viktor Irianto juga mengeluh karena untuk acara FGD yang diselenggarakannya, Asep tidak datang meski diundang.
"Padahal RDF itu tanggung jawab dia sebagai Kadis LH, dan dari hasil investigasi kita di lapangan, kita menemukan fakta bahwa mengapa RDF itu menimbulkan bau yang menyengat, karena salah sistem," katanya.
Menurut Viktor, RDF adalah teknologi yang hanya bisa mengolah sampah kering, akan tetapi sampah basah pun dikirim ke sana.
"Akibatnya, sampah basah yang dikirim ke sana tidak bisa diolah dan menumpuk. Itu yang membuat bau," tegasnya.
Saat RDF berlangsung, atas keluhan Prianto, Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Firdaus Ali, mengatakan, pihaknya akan memanggil Asep untuk diklarifikasi. Sebab, selain RDF itu, Efrianto juga mengeluhkan sikap Asep yang cenderung tidak akomodatif.
"Banyak permasalahan di Cilincing yang tidak diselesaikan, bahkan dicuekin," katanya.
Hingga berita ini ditulis, Senin (14/7/2025), Asep belum.dapat dimintai tanggapan, karena konfirmasi yang dikirim melaluo WhatsApp-nya, belum.direspon.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah memberi isyarat kalau Asep merupakan sosok yang tidak clear and clean.
"Kalau terkait persampahan, ada permasalahan di masa lalu yang tidak diselesaikan secara baik.oleh Asep, terutama ketika Asep menjadi jadi UPT Bantargebang," katanya.
Ia.menjelaskan, permasalahan dimaksud adalah soal tanah masyarakat Bantargebang.
"Kegagalan pembangunan ITF (Intermediate treatment facility) Sunter yang kemudian oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono diganti RTF, juga ada peran Asep yang gagal di situ, karena kala itu Asep menjabat sebagai Plt Kasldis LH," imbuh Amir.
Ia menyesalkan kagagalan ITF karena.menururnya, ITF.l merupakan teknologi pengolahan sampah yang lebih baik dibanding RDF, karena ITF tak hanya bisa mengolah sampah kering, akan tetapi juga sampah basah.
Selain itu, sebelum.ITF dibatalkan.jeru dan diganti RDF, sempat telah ada tiga kali PMD (Penyertaan Modal Daerah) untuk pembangunannya.
Karena hal ini, baik Prianto maupun Viktor dan Amir sepakat bahwa sebagainya Gubernur Pramono Anung mengganti Asep, atau setidaknya mengevaluasi kinerja pejabat eselon II ini. (rhm)
