Jakarta, Harian Umum - Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing, mengendus adanya celah korupsi pada proyek pembangunan pengolahan sampah teknologi intermediate treatment facility (ITF) Jakarta yang sudah direncanakan sejak tahun 2009.
Pasalnya, proyek yang ditangani PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) sebagai anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu kini terancam batal. Padahal, kata Jim Lomen Sihombing, dari informasi yang ia himpun bahwa di tahap awal telah ada kerjasama antara PT. JSL dengan sebuah perusahaan konsultan asal Finlandia terkait dengan proyek ITF ini.
"Info bilang ada perusahaan konsultan Finlandia yang awalnya enggak setuju dengan kajian teknis penawaran dari satu perusahaan A karena katanya dianggap teknologinya beda dengan konsep semula, tapi akhirnya setelah loby jadi setuju. Dimulai dari sini maka harus terus dikejar, paling tidak KPK turun tangan, sikat mafia anggaran proyek ini," ujar Jim seperti dikutip dari siaran tertulisnya, Kamis (17/8/2023).
"Ini biar kita semua melek nih, apakah masih lazim ada agent fee? atau adakah aliran dana lain diluar keperluan proyek? jika ada larinya kemana dan skemanya bagaimana? dan jika proyek batal apakah ada tuntutan mengembalikan dana atau enggak? Jika Ya, sumbernya dari mana dan berapa? ini perlu terang benderang. Jangan kita biarkan proyek ITF ini jadi monster penghisap APBD," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jim menilai keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghentikan proyek ITF tersebut sangat tepat. Meskipun, ia menduga akan banyak pihak kebakaran jenggot dengan batalnya proyek ini. Maka, menurutnya, perlu dilakukan audit forensik dan evaluasi menyeluruh terhadap Jakpro, BP BUMD dan pihak terkait lainnya.
"Poinnya kan ada apa di ITF, siapa yang kukuh ingin ITF jadi, ada kepentingan bisnis dan kepentingan politik siapa? apa benar konsultan Finlandia mundur? bagaimana tanggung jawab Jakpro, dan kenapa DPRD kok ngotot mau angket? pertanyaan pertanyaan ini wajar kalau kemudian muncul dan butuh jawaban, agar publik paham. Disini mestinya BPKP juga bicara," tegasnya.
Jim Lomen Sihombing juga mengaku heran dengan tingkah laku Anggota DPRD DKI Jakarta yang ngotot ingin menggulirkan hak angket atas pembatalan pembangunan pengolahan sampah teknologi intermediate treatment facility (ITF) di Jakarta.
Menurutnya, hak angket Dewan patut diduga kental dengan muatan politik untuk menghambat penuntasan masalah sampah yang sedang dikebut Pemprov DKI Jakarta, melalui teknologi yang ekonomis dan ramah lingkungan, yakni Refuse Derived Fuel (RDF).
"Giliran ada solusi sampah kok malah dihalangi pake angket, ada apa anggota DPRD yang terhormat ini? Jangan dikit-dikit angket lah, pake komparasi dulu lah mana lebih pas, yang lebih logis, lebih hemat ITF atau RDF. Harusnya begitu dong, ini Jakarta masa kalah sama Surakarta," ungkapnya.
Jim menyebutkan, saat ini sudah banyak contoh daerah yang lebih cepat dalam penanganan sampah menggunakan teknologi RDF. Terlebih, RDF bisa menghasilkan sumber energi baru listrik yaitu briket dan pellet.
Ia menilai hal itu pun akan membantu PLN dalam hal pemanfaatan energi PLTU karena RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil.
"NTB, Bali, Surakarta, Bogor mereka pintar tangkap peluang olah sampah yang murah dan ramah lingkungan. Harusnya kalau Dewan belum faham strategi ini, ya panggil itu Asperkeu atau asbang, minta mereka berdua buka suara dijelasin tuh proyek ini kemana arahnya," pungkasnya.
Jakarta Barometer juga tidak segan-segan akan membawa kasus ini ke pihak terkait seperti KPK, Kejaksaan dan Polri agar dugaan adanya korupsi dapat dituntaskan. (man)
