Jakarta, Harian Umum- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah berharap Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi tidak tumbuh menjadi organisasi eksklusif yang hanya 'menganakemaskan' keturunan Betawi murni, namun mengerdilkan, bahkan meminggirkan eksistensi warga Betawi berdarah campuran.
Harapan ini disampaikan menyusul terbelahnya organisasi budaya itu akibat pemilihan ketua umum baru untuk periode 2018-2023 dalam gelaran Musyawarah Besar (Mubes) VII pada 1-2 September 2018 di Plaza Twin Hotel, Jakarta Barat. Bahkan pada Minggu (21/10/2018), salah satu kubu yang menamakan diri Penyelamat Bamus Betawi, menggelar Munas VII di Ancol, Jakarta Utara, untuk memilih pengurus Dewan Adat Bamus Betawi.
Dewan yang diisi para tokoh sepuh Betawi itu memiliki tugas memilih ketua umum baru untuk periode 2018-2023, sehingga otomatis jika tugas telah dilaksanakan, kedua kubu ini masing-masing memiliki ketua umum karena saat Mubes pada 1-2 September, Caleg PAN untuk DPR RI, Abraham Lunggana, terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Meski tidak diakui kubu Penyelamat Bamus Betawi.
"Menurut saya, Betawi murni atau Betawi tidak murni, sama saja, selama di dalam darah dan nasab (silsilah keluarga)-nya ada keturunan Betawi, dan peduli pada apa pun yang terkait dengan ke-Betawi-an," kata Amir kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Aktivis senior yang telah malang melintang di Jakarta sejak 1970-an ini menilai, jika salah satu kubu di tubuh Bamus Betawi tetap "memainkan" isu keturunan Betawi murni, hal tersebut justru hanya akan memperuncing persoalan dan mempertajam perpecahan, karena warga Betawi berdarah campuran akan merasa dianaktirikan, diperlakukan tidak adil, dan peluangnya untuk ikut melakukan yang terbaik demi kemajuan Betawi, dihambat.
Kalau sudah begini, jelas ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu, perjuangan suku Betawi untuk menjadikan budayanya sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri, yakni Jakarta, sebagaimana dipayungi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi dan Pergub Nomor 229 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyelengaraan Pelestarian Budaya Betawi, akan terseok-seok karena terganggu oleh konflik ini. Padahal di era kepemimpinan Zainuddin dan Abraham Lunggana sebagai ketua umum dan wakil ketua umum periode 2013-2018, implementasi Perda dan Pergub itu sangat bagus.
"Karena itu, saran saya, kedua kubu sebaiknya melakukan rekonsiliasi. Lupakan soal Betawi murni dan tidak murni. Jangan jadikan Bamus Betawi sebagai organisasi eksklusif yang para petingginya hanya terdiri dari tokoh Betawi berdarah murni, karena hal itu akan merugikan komunitas Betawi sendiri," tegas Amir.
Ia mengingatkan bahwa selama ini warga Betawi berdarah campuran juga telah ikut berjasa mengangkat citra Betawi. Salah satunya adalah mantan Gubernur Fauzi Bowo yang berdarah Jawa-Betawi, karena ayah gubernur Jakarta periode 2007-2012 itu, Djohari Adiputro Bowo, berasal dari Yogyakarta.
"Jadi, kalau ingin maju dan menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, warga Betawi harusa bersatu, jangan terpecah-pecah," tegasnya lagi.
Seperti diketahui, Bamus Betawi terbelah karena kubu Penyelamat Bamus Betawi curiga penyelenggaraan Mubes pada 1-2 September telah direkayasa, sehingga mereka walk out dan Abraham Lunggana terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Kecurigaan muncul karena sejak awal tokoh dan warga Betawi yang tergabung dalam kubu ini telah melempar wacana bahwa ketua umum Bamus Betawi harus warga Betawi asli, sementara Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung, berdarah Banten - Betawi.
Saat kubu Penyelamat Bamus Betawi menggelar Munas VII di Ancol sebagai pengganti Mubes, wacana ini juga digulirkan, sehingga setelah pengurus Majelis Adat terpilih, dari panitia terdapat statemen bahwa pengurus ini dari segi nasab dan DNA, mereka full Betawi.
Berikut Susunan Majelis Adat hasil Munas VII di Ancol:
1. Eddie Nalapraya
2. Nachrawi Ramli
3. Lutfi Hakim
4. KH Munahar Muchtar
5. KH Rasyid Abdullah Syafi'i
6. Zainuddin
7. Ahmad Jaelani
8. Dailami Firdaus
9. Ridwan Saidi
10. Saefullah
11. Chepy Rasyid
(rhm)
