Jakarta, Harian Umum - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta mengevaluasi kinerja jajaran direksi dan komisaris PD Pasar Jaya.
Pasalnya, meski BUMD ini memiliki kinerja yang lumayan, namun kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat jauh dari harapan.
"PD Pasar Jaya tidak melakukan tata kelola perpasaran sebagaimana yang diharapkan," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Ia menjelaskan, sesuai Perda dan UU tentang BUMD, tugas PD Pasar Jaya selain membina dan menata pedagang, juga menjaga stabilitas harga bahan pokok.
"Tapi yang kita lihat selama ini pasar-pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya selalu saja semrawut oleh pedagang kaki lima, tidak tertata dengan baik, dan harga bahan pokok pun tak pernah bisa dikendalikan," imbuhnya.
Ia menilai, ada kesalahan yang sama yang selalu dilakukan PD Pasar Jaya yang terkait dengan menjamurnya PKL (pedagang kaki lima) di pasar-pasar tradisional.
Pertama, BUMD ini punya kebiasaan menempatkan pedagang di lokasi atau lantai yang minim pengunjung, sehingga agar tidak bangkrut, akhirmya pedagang pindah ke tepi jalan. Ini antara lain terjadi di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Kedua, setiap kali PD Pasar merenovasi sebuah pasar, selalu saja terjadi kisruh karena harga kios yang dipasarkan setelah pasar dibangun kembali, harganya naik berkali-kali lipat, sehingga pedagang kecil dan menengah tak sanggup membayar sewa, apalagi membelinya.
"Yang lebih parah, beberapa waktu lalu Pemprov DKI (era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, red) mengusulkan Raperda tentang Perpasaran Swasta yang di dalam diusulkan agar pasar modern seperti Giant atau Carrefour, diizinkan berada di dalam pasar tradisional," katanya.
Ia mengaku tak habis mengerti dengan cara berpikir dan bertindak Pemprov dalam memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PD Pasar Jaya, karena Pemprov seharusnya paham bahwa keberadaan pasar modern di dalam pasar tradisional akan mematikan para pedagang di pasar tradisional itu.
"Kita lihat saja pasar modern yang berada di pinggir jalan atau di tengah pemukiman seperti Alfamart dan Indomart. Sejak mereka beroperasi, pedagang di sekitarnya kehilangan pembeli karena masyarakat berbondong-bondong beralih belanja ke sana, dan tak sedikit dari mereka yang kini telah bangkrut," tegasnya.
Ia menilai, kinerja PD Pasar Jaya tidak menjadi lebih baik di era Gubernur Ahok, karena saat itu tiba-tiba saja Ahok melakukan perombakan besar-besaran di tubuh BUMD tersebut dengan mengangkat 15 manajer baru yang burkan dari internal PD Pasar Jaya, sehingga terjadi gelombang protes dari karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP).
Suhly menegaskan, pengangkatan itu ditengarai kental bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena ke-15 manajer yang diangkat itu, menurut informasi yang beredar, diduga semua orang-orangnya Ahok.
"Pengangkatan itu tentu saja membut kita khawatir kinerja PD Pasar Jaya akan menjadi lebih buruk. Apalagi karena meski sudah disuntik Rp200 miliar oleh Ahok melalui penyertaan modal daerah (PMD), penilaian publik terhadap kinerja BUMD ini tetap saja di warna kuning, tidak beranjak ke hijau," katanya.
Meski demikian Suhly mengatakan, evaluasi terhadap jajaran direksi dan komisaris tidak harus berujung pada pencopotan.
"Kalau masih ada yang dapat dipertahankan, ya dipertahankan, tapi ditingkatkan kinerjanya agar jangan jadi benalu," tegasnya.
Namun demikian ia mendesak agar ke-15 manager yang diangkat sekitar Agustus 2017 itu dicopot demi menjaga suasana kondusif di PD Pasa,r dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan ke depannya. (rhm)
