Jakarta, Harian Umum - Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto minta Pemerintah provinsi menyisir tiap pos anggaran yang mempunyai potensi menyumbangkan beban berbelanja wilayah terlampau besar. Tetapi, tidak berpengaruh secara langsung ke warga.

Hal tersebut diutarakan karena ada potensi defisit Rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta sejumlah Rp2,2 triliun. Pemerintah provinsi DKI diharap lebih jeli dan efisien dalam rencana anggaran.

"Harus cermat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyisir atau menyerut ada banyak karena mungkin tidak efisien dan tidak memberi faedah besar langsung ke warga," tutur Bambang, beberapa Waktu lalu.

Dia memberikan contoh, belanja daerah dana hibah instansi atau instansi di luar pemerintahan. Peruntukan anggaran itu dipandang kurang berguna secara langsung ke warga. Efisiensi anggaran itu dapat kurangi beban berbelanja pada 2026.

"Contoh di komisi saya (Komisi A), ada berbelanja yang bertumpang-tindih, contohnya BPBD membeli kapal. Walau sebenarnya yang punyai kapal banyak. Ada dinas ini, dinas ini, sebetulnya dapat diserut. Selanjutnya membeli perlengkapan untuk mengetahui gempa, alatnya mahal tetapi peristiwanya jarang sekali," papar ia.

Bambang memperjelas, Pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat merujuk pada Instruksi Presiden mengenai Efisien Berbelanja Dalam Pelaksanaan APBD.

"Selanjutnya merujuk pada petunjuk pemerintah pusat. Ada 15 poin efisiensi berbelanja. Contohnya berbelanja infrastruktur dan pembelian peralatan dan mesin," jelas ia.

Disamping itu, Bambang mengkritik perancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang sudah disepakati naik menjadi Rp95,3 triliun.

"Saya cukup aktif memperhatikan perubahan bujet kita di Banggar (Badan Anggaran). Saya menyaksikan ada suatu hal yang menurut saya benar-benar memprihatinkan," ungkapkan ia, Rabu (13/8).

Awalannya, sebut Bambang, nilai APBD yang disodorkan sejumlah Rp94 triliun dengan potensi defisit sekitaran Rp1,8 triliun.

Selanjutnya sepanjang proses ulasan jalan, terjadi peningkatan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit capai Rp2,2 triliun. "Ada potensi bertambahnya hutang Pemerintah provinsi DKI," terang Bambang.

Untuk tutupi potensi minus itu, ungkapkan Bambang, ada wacana Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan berutang lewat Bank Jakarta.

"Jika ini kejadian benar, ini kurang cocok. Mengapa perlu menaikan anggaran sementara membesarkan hutang," papar ia.

Bambang memiliki pendapat, Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah yang dibuat untuk menolong pembiayaan warga, bukan memberi utang ke pemerintahan.

"Jika pemerintahan saat ini hutang ke bank karena itu kekuatan bank membantu wargaakan menyusut," tandas Bambang.