Jakarta, Harian Umum - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta dikritik Komisi A DPRD DKI Jakarta karena telah menganggarkan dana hibah hingga Rp50 miliar untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengadaan blanko KTP Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Pengalokasian dana hibah melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) itu dikritik karena selain keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum terbit, juga munculnya anggaran itu di APBD 2024 tidak dikonsultasikan dengan Komisi A.
"Kita nggak tahu adanya anggaran ini, karena nggak pernah kita bahas sebelum APBD ditetapkan. Kita juga nggak tahu ini masuknya dari Banggar," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, Sabtu (10/8/2024), dalam rapat komisi A dengan sejumlah SKPD, termasuk Disdukcapil.
Seorang anggota komisi mengatakan bahwa UU IKN memang telah disahkan.
"Tapi Keppres pemindahan ibukota-nya belum terbit. Di negara lain, seperti Malaysia, pemindahan ibukota bisa sampai 10 hingga 15 tahun baru selesai," katanya.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa masuknya anggaran itu terkait perubahan status DKI Jakarta menjadi DKJ, sehingga dibutuhkan kop surat dan blanko KTP untuk mengganti semua KTP warga Jakarta jika nanti Jakarta resmi menjadi DKJ.
Jadi, menurut dia, pengadaan blanko KTP itu masuk kebutuhan mendesak untuk kebutuhan pelayanan dasar publik.
"Jadi, kita mengundang Dirjen Keuangan Daerah (Kemendagri) dan instansi terkait. Dalam rapat, diminta membuat surat ke Kemendagri, dan mendapat arahan anggaran pembelian blanko bisa dimasukkan melalui hibah di pergeseran anggaran," katanya.
Ia juga mengatakan telah mengundang Dirjen Dukcapil untuk.mendaoatkan masukan, dan diberitahu bahwa mekanisme hibah untuk blanko cukup bersurat ke Dirjen Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, pimpinan dan anggota Komisi A agaknya tidak cukup dengan penjelasan itu, sehingga akan membahasnya dengan Banggar.
Apalagi karena seperti diakui Budi, anggaran itu belum digunakan dan masih ada di BTT. (rhm)
