Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana memastikan kalau Pemprov DKI takkan lagi mengucurkan dana Penanaman Modal Daerah (PMD) bagi 13 BUMD akibat buruknya kinerja dan minimnya kontribusi untuk PAD.

"Kita setuju semua BUMD itu dievaluasi karena kontribusi mereka untuk PAD tak pernah sesuai dengan rencana kerjanya. Apalagi karena di antara BUMD itu ada yang punya PMS (penanaman modal swasta), sehingga saham DKI di situ kecil," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Politisi PPP ini mengakui kalau selama ini ia memang tak pernah setuju BUMD disuntik PMD, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ia tidak ikut menandatangani APBD.

Politisi yang akrab dusapa Haji Lulung ini tak tahu dengan persis apa yang membuat kinerja BUMD-BUMD itu begitu buruk, sehingga menurutnya, jika terus disuntik PMD, maka menjadi sangat tak adil bagi rakyat yang patuh bayar pajak, karena uangnya digunakan untuk membiayai perusahaan plat merah yang rugi terus.

Dari 13 BUMD milik DKI, kata Haji Lulung, yang prospeknya bagus meski terus rugi, adalah PD Pasar Jaya, sehingga layak dipertahankan dan didorong agar tetap sehat, karena BUMD ini punya potensi besar yang meliputi UMKM dan anak-anak perusahaannya.

Meski demikian, katanya, jajaran komisaris dan direksinya harus dievaluasi seluruhnya.

Untuk BUMD lain seperti PT Jakarta Tourisindo dan PT Ratax Armada, Lulung setuju untuk dilikuidasi. Apalagi karena saham DKI di Jakarta Tourisindo hanya 20%.

"Soal PT MRT, ini juga perlu dievaluasi karena selain kembali minta dana hingga Rp2,5 triliun, proyeknya juga berpotensi membebani APBD. Padahal ini proyek pemerintah pusat," tegasnya. (rhm)