Jakarta, Harian Umum - Ekonomi hingga pegiat antikorupsi yang dihadirkan Strategi Institut dalam diskusi bertajuk 'Skandal Whoosh, Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi' yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengeritik Presiden Prabowo Subianto karena mengambilalih tanggung jawab utang Whoosh kepada China yang mencapai Rp116 triliun.
Prabowo dikritik karena tindakannya itu dinilai dengan sengaja melindungi Jokowi dari dugaan adanya korupsi pada pembangunan Whoosh yang menelan biaya USD 7,5 miliar.
Ekonom hingga pegiat antikorupsi yang dihadirkan adalah Managing Director Political Economics and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan; akademisi yang juga Pengamat politik Ubedilah Badrun; mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu; mantan komisioner KPK Saut Situmorang; advokat senior Petrus Salestinus; dan Pakar Transportasi Agus Pambagio.
"Dengan mengambil alih tanggung jawab utang Whoosh, Prabowo seolah ingin menutupi seluruh kesalahan (mantan Presiden) Jokowi di proyek itu," kata Said Didu.
Ia menduga kuat ada korupsi pada pembangunan Whoosh yang sepanjang 150 kilometer itu, karena hingga kini tidak jelas siapa pimpinan proyek dan tim megosiasinya, karena tidak transparan.
Sementara di sisi lain, rakyat sudah muak, dan bahkan telah menjadikan korupsi sebagai musuh yang harus diberantas.
"Saya takut Prabowo tidak sadar kalau kebijakannya yang kontroversial itu bisa membuat rakyat marah kepadanya " tegas Didu.
Sementara Ubedilah mengatakan, kebijakan yang tidak transparan dan mengandung kerahasiaan merupakan indikasi adanya korupsi dan permasalahan yang lain yang memang sengaja ditutup-tutupi.
Ia menduga adanya korupsi di Whoosh antara lain dari pembengkakan biaya pembangunannya dari USD 6,2 miliar menjadi USD 7, 5 miliar, dan mahalnya biaya Whoosh per kilometer jika dengan yang dibuat di China.
Sebab, biaya pembangunan kereta cepat China hanya USD 17-18 juta/kilometer, sementara Whoosh berbiaya USD 52 juta/kilometer. Padahal, teknologi yang digunakan untuk membangun Whoosh dari China.
"Prabowo perlu ditegur. Apalagi karena alasan dia mengambil alih tanggung jawab utang Whoosh, katanya adalah demi rakyat, sementara hidup rakyat justru sedang susah, cari kerja sulit, bahkan 9,9 juta generasi Gen Z menganggur," katanya.
Sementara Petrus Salestinus menyesalkan kinerja KPK yang mengklaim telah setahun mengusut dugaan korupsi Whoosh, akan tetapi sampai sekarang tahapnya masih penyelidikan.
"Makanya, jangan senang KPK menyelidiki dugaan korupsi di Whoosh,. Jangan-jangan KPK justru sedang bangun skenario untuk melindungi Jokowi," katanya.
Sebelumnya, saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
Presiden RI ke-8 itu menilai, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada, yakni uang yang tadinya dikorupsi yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar utang Whoosh.
"Duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," katanya.
Ia pun meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," katanya.
Prabowo meminta warga tidak meributkan permasalahan itu, bahkan menekankan akan bertanggung jawab atas proyek tersebut.
"Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat," tandas Prabowo. (rhm)