Jakarta, Harian Umum - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan bahwa unjuk rasa yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026), akan berlangsung damai.
"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," tegas Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, kepada Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Ia menjelaskan, kedatangan massa AMPB dari Pati, Jawa Tengah, ke Jakarta bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kericuhan.
Soal tuntutan yang diusung, Vander menegaskan bahwa AMPB akan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan mengesahkan RUU (Perampasan Aset) segera mungkin," katanya.
Selain itu, Vander mengatakan kalau AMPB juga akan mendesak agar penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera dituntaskan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp2,6 miliar, serta terdapat potensi kerugian negara senilai Rp 42 miliar.
Soal isu pemblokiran rekening yang disebut berkaitan dengan penundaan transaksi dana donasi operasional AMPB, Vander mengatakan bahwa Tim Advokasi AMPB telah menyiapkan langkah antisipasi apabila rekening donasi tersebut masih diblokir hingga melewati pelaksanaan aksi pada 27 Agustus 2026.
Namun, Vander belum dapat mengungkapkan strategi tersebut kepada publik.
"Kita ada strategi mengenai itu, cuman saat ini belum bisa kita sampaikan. Yang jelas dari teman-teman Tim Advokasi AMPB sudah menyiapkan strategi," ujar dia.
Untuk diketahui, meski unjuk rasa dilakukan Kamis (27/8/2026), akan tetapi sejak Jumat (21/8/2026) warga Pati sudah ada yang tiba di depan gedung DPR RI, dan mendirikan posko di situ untuk tempat mereka menginap.
Aksi mereka ini mengundang kecurigaan bahwa ada yang menggerakkan atau mendanai. Apalagi karena kemudian muncul kabar bahwa rekening untuk donasi mereka diblokir.
Rekening yang diblokir tersebut antara lain rekening milik Supriyono alias Botok, Koordinator AMPB. Rekeningnya di Bank Mandiri dengan saldo sekitar Rp80,9 juta yang merupakan gabungan uang pribadi dan donasi publik untuk operasional massa, kini tak bisa diakses.(man)
