Jakarta, Harian Umum-Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan perubahan rute moda transportasi massal, Lintas Rel Terpadu (light rapid transit/LRT) Jakarta yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam hal ini, sebagian rute yang akan dibangun pada fase II akan diserahkan ke pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT. Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, namun sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," ujar Gilbert, di Jakarta, Minggu (1/10).
Menurutnya, perubahan rute tersebut terungkap di dalam paparan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2020 lalu. Dalam proyek LRT tahap II ini, rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI tadinya 100 kilometer berubah jadi 23,2 km saja. Yakni Kelapa Gading – JIS (Jakarta International Stadium) 8,2 km, Kelapa Gading – Velodrome 5,8 km, Velodrome – Klender 4,1 km, dan Klender – Pondok Bambu – Halim 5,2 km.
Sedangkan rute Pulo Gebang – Joglo sepanjang 32,8 km yang melewati Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof Dr Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo akan diserahkan ke pihak swasta.
"Rute yang dibuat Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan Perpres No 55/2018 dan sangat merugikan Pemprov DKI. Di dalam perpres tersebut Pemprov DKI dapat rute LRT ke pusat-pusat aktivitas di tengah kota. Tapi, Pak Anies malah mengubah rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota," kata politisi PDIP ini.
Untuk itu, pihaknya menolak tegas usulan rute baru ini. Terlebih, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi tarif dalam pengelolaan LRT itu seperti yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membangun LRT fase I.
"Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Harga tarif harus terjangkau oleh rakyat kecil. Harga keekonomian tarif LRT berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per orang. Saya tebak, nanti pihak swasta akan minta subsidi tarif ke Pemprov DKI. Selain subsidi, Pemprov DKI kemungkinan nanti juga harus mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi. Belum lagi, Pemprov DKI harus kehilangan potensi pendapatan karena konsesi TOD (Transit Oritented Development) diberikan ke swasta. Kalau begini caranya, Pemprov DKI rugi berkali-kali," tuturnya.
Dalam Perpres No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029, Pemprov DKI mendapatkan penugasan untuk membangun LRT dengan panjang sekitar 100 kilometer. Proyek itu terdiri dari Kelapa Gading-Velodrome (5,8 km), Velodrome-Dukuh Atas (9 km), Kemayoran - Kelapa Gading (21,6 km), Joglo - Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan - Tanah Abang (9,3 km), Pesing - Kelapa Gading (20,7 km), Pesing - Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), Cempaka Putih - Ancol (10 km). (hnk)
