Jakarta, Harian Umum - Hasil efisiensi anggaran belanja pemerintah ternyata juga dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Nilainya lebih dari Rp300 triliun atau setara dengan 20 miliar dolar AS.
Dana itu diinvestasikan untuk 20 proyek nasional yang dikelola BPI Danantara, khususnya untuk proyek industrialisasi dan hilirisasi yang berdampak tinggi kepada masyarakat.
Dana itu bersumber dari anggaran yang berhasil diamankan dalam bentuk tabungan negara,l dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Hal itu diketahui dalam pidato Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).
"Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional, sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita, proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata lapangan kerja yang bermutu kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," kata Prabowo.
Ia menegaskan, Indonesia juga tidak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah. Dengan kata lain, Indonesia tidak ingin menjadi sumber bahan mentah bagi bangsa lain.
"Kita bertekad ingin menjadi negara maju. Kita sudah menunjukkan komitmen kita untuk mengurus kekayaan dan aset Indonesia dengan disiplin finansial yang sangat berhati-hati dan pemerintah yang bertanggung jawab," sambung Prabowo.
Dalam pemaparannya, Presiden juga menekankan bahwa BPI Danantara bukan sekedar badan pengelola investasi biasa.
Ia mengharapkan Danantara harus bisa menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara mengelola kekayaan Indonesia.
"Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," jelas Prabowo.
Peluncuran BPI Danantara dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (man)