Jakarta, Harian Umum - Presiden terpilih pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto, ingin membentuk Kabinet Zaken atau kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan representasi dari partai politik tertentu.

Keinginan Prabowo ini bertentangan dengan kabinet-kabinet pada pemerintahan sebelumnya, termasuk kabinet pemerintahan Jokowi.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari Parpol, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Terkait jumlah menteri, Muzani mengatakan masih dihitung.

Muzani juga membantah kalau menteri dalam kabinet itu akan didominasi dari Gerindra, karena Prabowo adalah ketua umum partai ini.

"Saya kira ndak juga," katanya.

Sebelumnya, pada Mei 2024 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, mengusulkan agar Prabowo menambah jumlah kementerian menjadi 40, sehingga jika ini disetujui, maka Prabowo akan punya 40 menteri.

Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding era pemerintahan Jokowi yang punya 30 kementerian dan 4 kementerian koordinator.

Asosiasi tersebut beralasan, dengan menambah kementerian menjadi 40, maka akan memenuhi keseluruhan urusan pemerintah.

Karena itu, menurut asosiasi, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.

Kementerian baru yang diusulkan dibentuk adalah Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.

Namun, belum ada respon dari Prabowo atas usulan itu. (rhm)