Jakarta, Harian Umum - Pakar Hukum Tatanegara Feri Amsari meliht ada tiga hal dalam reshuffle kabinet yang kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/9/2025/).

Atas hal tersebut, Feri menarik kesimpulan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo bukan administrator yang baik.

"Reshuffle Cabinet dapat dbaca dari beberapa hal," kata Feri seperti dikutip dari akun X-nya, Kamis (18/9/2025).

Ada tiga hal yang dimaksud pakar hukum tatanegara ini, yaitu:
1. Tidak terencana karena pergantian kondisi, baik karena ribut pajak dan korupsi;
2. Lemah dalam tata kelola administrasi, sebab terjadi bertahap dalam waktu berdekatan; dan
3. Kabinet membesar, bukan tambah "kurus".

"Ini membuktikan Prabowo bukan administrator yang baik," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir Prabowo melakukan dua kali reshuffle kabinet, yakni pada tanggal 7 September 2025 dan 17 September 2025 kemarin.

Pada reshuffle tanggal 7 September, ada lima menteri yang dicopot, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding dan Menpora Dito Ariotejo.

Pengganti Sri Mulyani, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa, juga pengganti Karding, yaitu Mukhtaruddin, dan pengganti Budi Arie, yakni Ferry Juliantono dilantik pada hari itu juga, sementara pengganti Dito dan Budi Gunawan baru dilantik pada reshuffle tanggal 17 kemarin.

Pengganti Dito adalah Erick Thohir yang sejak 2019 menjabat sebagai Menteri BUMN, sementara pengganti Budi Gunawan adalah Djamari Chaniago.

Selain Erick yang dicopot dari jabatan Menteri BUMN dan digeser menjadi Menpora, ada tiga pejabat lain yang dicopot, yakni:
1. Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto yang digantikan direktur eksekutif Indo Barometer M Qodari;
2. Wakil Menteri Kehutanan Sulaimen Umar yang digantikan oleh politisi Gerindra Rohmat Marzuki; dan
3. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang digantikan Angga Raka yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkominfo. Nomenklatur PCO juga diganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Selain mencopot satu menteri dan tiga pejabat, Prabowo juga melantik 'orang-orang baru' untuk menduduki posisi tertentu, antara lain:
1. Wakil Menteri Koperasi: Farida Faricha
2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sarah Sadiqa
4. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Polri: Ahmad Dofri.
(man)