Jakarta, Harian Umum - Langkah KPU mengumumkan nama caleg (calon legislatif) mantan koruptor diapresiasi banyak pihak. Namun, kebijakan KPU yang dikeluarkan olehnya terus dilakukan masif. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

"Pengumuman nama-nama itu saja tidak cukup. KPU semestinya mengumumkan nama caleg koruptor di TPS-TPS (tempat pemungutan suara). Sebab tidak semua pemilih di Indonesia bisa mengakses internet dengan mudah. Dengan begitu, KPU membantu para pemilih yang punya keterbatasan mengakses internet," kata Titi seperti dilansir BBC News Indonesia di Jakarta, Sabtu (2//1/2019).

KPU mengumumkan 49 nama caleg mantan koruptor melalui web resmi KPU. total 49 caleg eks-napi korupsi itu merupakan calon anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara sembilan nama lainnya merupakan caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jika diurutkan, partai terbanyak terdapat caleg koruptor yaitu partai Golkar dengan delapan caleg, kemudian partai Gerindra dengan enam caleg. Kemudian partai Hanura dengan lima caleg.

Sementara Muhammad Taufik, calon anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra, mengaku tak khawatir dengan pengumuman KPU. Taufik adalah satu dari 49 caleg eks-koruptor yang didata KPK. “Enggak ada strategi, rakyat sudah tahu kok,” kata Taufik santai saat dihubungi BBC News Indonesia.

Nama Taufik bersanding dengan sejumlah mantan narapidana kasus korupsi lainnya, seperti Desy Yusnandi yang maju di DPRD Banten dari Partai Golkar, Welhelmus Tahalele dari Partai Hanura yang mencalonkan diri di DPRD Maluku Utara, hingga mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang maju untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Taufik menilai langkah KPU tersebut hanya untuk pencitraan. “KPU lebay lah, mestinya urusin aja DPT (daftar pemilih tetap), ini kan pencitraan aja KPU.” tegasnya.

Taufik meyakini pengumuman KPU ini tidak akan mempengaruhi kansnya untuk kembali duduk di disetujui

“Karena konstituen aku sudah tahu, sebaliknya aku mengumumkan dirimu, yang kemarin juga mengumumkan dirimu. Buktinya kan kepilih. Aman aja, "urai Taufik.

Taufik sebaliknya meminta KPU memutuskan lain yang dianggapnya lebih penting. "KPU Mendingan urusin orang gila, DPT urusin, hadapin kasus Oesman Sapta, urusin debat menggunakan menarik," pungkasnya. (Zat)