KALAU JOKOWI tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September, bqerarti Joko Widodo memang mau memparjang kekuasaannya melalui penciptaan huru-hara.

----------------------------

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Jika dihitung dari sekarang (Kamis, 19/9/2024), maka tanggal 22 September yang jatuh pada hari Ahad atau Minggu hanya tinggal 3 hari lagi. Pada hari itu, konon ribuan massa pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan menggelar apel di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Saya secara pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan Habib Rizieq Shihab pada video yang viral di media sosial; "Hadapi Pasukan Berani Mati Bela Jokowi 22 September". Ini pesan pendiri Front Pembela Islam (FPI) itu.

Hak mereka yang namakan diri sebagai Pasukan Berani Mati, tapi jangan cari mati karena potensi dimanfaatkan kekuatan tertentu sangat besar. Jadi, sebaiknya Jokowi keluarkan seruan agar jangan ada mobilisasi massa pada 22 September nanti.

Kalau Jokowi tidak keluarkan instruksi itu, berarti mobilisasi massa itu didukung dan atas persetujuan Jokowi.

Jika mobilisasi massa 22 September itu terjadi, maka kemungkinan besar potensi konflik, benturan dan "perang saudara" bisa terjadi.

Kalau memang Jokowi mau mendesain perang saudara untuk mengamankan dirinya, maka akan terjadi kericuhan nasional yang akan dia jadikan alasan untuk menunda pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, serta menjadi dalih bagi dirinya untuk perpanjang kekuasaannya dengan alasan keadaan darurat.

Kalau memang itulah yang ada dalam pemikiran Jokowi, maka sebaiknya dari sekarang Jokowi mengundurkan diri dan minta maaf untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya, sehingga mempermudah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kalau Jokowi tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September, bqerarti Joko Widodo memang mau memparjang kekuasaannya melalui penciptaan huru-hara.

Supaya tidak dituduh sebagai dalang penggagalan pelantikan Prabowo Subianto, maka wajib bagi Jokowi melarang mobilisasi massa 22 September.

Kalau membiarkan mobilisasi massa, maka sama saja dengan menyuruh, dan yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Jokowi jangan cari penyakit deh. Penyakit yang sekarang sudah terlalu banyak. Jangan tambah penyakit lagi ya. Bisa berabe deh. Gawat, tahu!.