Jakarta, Harian Umum - Presiden Joko Widodo resah dengan perkara korupsi program pengadaan E-KTP. Pasalnya selain menghambat dari kelancaran pelaksaaan program e-ktp juga membuat pejabat di kementerian tersebut ragu mengambil keputusan utuk menambah kekurangan blanko yang ada.
Program E-ktp di nilai Presiden Jokowi yang menghabiskan dana ABPN 6 Triliun ini. Juga cuma mengubah KTP kertas menjadi KTP plastik
"Habisnya enam triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya kertas jadi berplastik. Sistemnya belum lagi," kata Jokowi di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Belum lagi laporan pejabat Kementerian Dalam Negeri banyak yang menjadi ragu-ragu dalam memutuskan terkait kelancaran program e-KTP tersebut.
"Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, pejabat yang dipanggil ke KPK itu ada 23. Bolak-balik, bolak balik," ujar Jokowi.
Presiden berharap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas dengan mengedepankan profesionalitas. Hal itu juga merupakan harapan rakyat.
"Saya harap ini diproses yang benar. Saya yakin juga KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata Jokowi.