Jakarta, Harian Umum - Fraksi PKS mengeritik ketergantungan Pemprov DKI terhadap transfer dari pemerintah pusat, dan mendorong eksekutif agar membuat strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal
Hal itu disampaikan Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).
Pandangan fraksi partai berbasis Islam itu dibacakan oleh Hajah Nabilah Abu Bakar Al Habsyi MSI yang merupakan wakil bendahara II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
"Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat yang menyumbang 35,5% dari total pendapatan. Ketergantungan Ini menimbulkan potensi resiko fiskal apabila terjadi pengurangan transfer di masa mendatang," katanya.
Fraksi w mengingatkan, dalam 3 tahun terakhir tambahan dana bagi hasil kerap menjadi penopang utama dalam APBD. Perubahannya memungkinkan adanya penambahan belanja, termasuk pada tahun ini, karena besaran dana transfer pusat tidak dapat dikendalikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Maka, diperlukan strategi nyata untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pada sistem perpajakan dan pengelolaan aset daerah secara produktif. Mohon tanggapan," kata Nabilah lagi.
Pada poin kedua, Fraksi PKS mengeritik penambahan target pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya 0,02% dari target awal.
"(Ini) mengindikasikan lemahnya upaya penggalian potensi penerimaan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah. Penurunan target pajak parkir dari Rp350 miliar menjadi Rp300 miliar tidak mencerminkan potensi parkir on street dan layanan Vale," tegas Nabilah.
Fraksi PKS juga menyoroti musibah kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan, dan Muara Baru, Jakarta Utara, yang menewaskan lima orang.
Nabilah mengatakan, Fraksi PKS mendoakan semoga keluarga para korban meninggal dunia diberikan kesabaran dan mendapatkan pahala atas kebakaran tersebut, dan segera mendapatkan oenanganan dan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.
"Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita akan pentingnya memberikan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan meningkatkan kelengkapan alat pemadam kebakaran agar penanganan kebakaran bisa lebih cepat. Fraksi PKS memandang bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini harus menjadi titik tolak untuk memperkuat arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, serta menjawab tantangan pembangunan Jakarta sebagai Kota global dan berbudaya," kata Nabilah. (rhm)
