Jakarta, Harian Umum-Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, kondisi perekonomian Jakarta telah memasuki masa krisis sehingga pelonggaran PSBB mutlak diperlukan.

"Kita berharap PSBB segera di akhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem dimana protap kesehatan dan lain lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, Selasa (2/6).

Menurutnya, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan Covid-19 di ibu kota. Namun, ucapnya, pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti kalau misalnya melihat itu, bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB nya sudah cukup panjang, sudah hampir 3 bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," katanya.

Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stress. Meski tidak terkena Covid-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Terutama orang kan kalau berbuat kejahatan karena ada permasalahan ekonomi lah pastinya. Entah lapar, entah buat pengobatan dan lain-lain. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," jelasnya. (dju)