Jakarta, Harian Umum - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung - Rano Karno (Doel) agar selektif dalam memilih anak buah untuk didudukkan dalam jabatan-jabatan strategis dari tingkat provinsi hingga kelurahan.
"Tanggal 6 Februari Mas Pram dan Bang Doel akan dilantik. Pelantikan itu pasti sangat di tunggu-tunggu masyarakat Jakarta yang akan mempunyai pemimpin baru, dan tentunya juga sudah menunggu-nunggu realisasi program-program yang telah dijanjinya saat kampanye, dan program-program lain yang akan dibuat selama menjabat untuk membuat masyarakat Jakarta sejahtera," keta Ketua Umum FPPJ Endriansah melalui siaran tertulis, Kamis (30/1/2025).
Aktivis Jakarta yang akrab disapa Rian ini memastikan. bahwa FPPJ akan selalu mengawal kepemimpinan Pram-Doel sebagai orang nomor satu dan dua di Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk memastikan pasangan yang diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 itu segera bekerja maksimal untuk rakyat Jakarta.
"Dalam rangka pengawalan tersebut, maka kami dari FPPJ menyarankan Mas Pram dan Bang Doel selektif dalam memilih anak buah yang akan didudukkan dalam jabatan-jabatan strategis di jajaran Pemprov DKJ, baik di tingkat provinsi seperti untuk jabatan eselon II (kepala dinas/kepala biro/asisten Sekda dll) maupun di tingkat kelurahan. Juga untuk yang akan didudukkan sebagai pimpinan di BUMD," imbuh Rian.
Ia mengingatkan bahwa jika Pram - Doel salah menempatkan orang, maka program-program yang telah digariskan bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi karena FPPJ mencatat ada beberapa pimpinan BUMD yang menurutnya masih belum menunjukkan kinerja maksimal.
"Oleh karenanya, saya sebagai ketua umum FPPJ menyarankan agar pimpinan BUMD yang tidak maksimal bekerja, dicopot dan diganti dengan orang yang memang ahli di bidangnya," imbuh Rian
FPPJ juga memberikan masukan kepada Gubernur DKJ terpilih agar tidak mengadakan jabatan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan).
"Karena dari yang kami amati pada era gubernur-gubernur sebelumnya, keberadaan TGUPP hanya membuang alanggaran dan kinerjanya pun tidak berdampak bagi masyarakat Jakarta," pungkasnya. (rhm)