Jakarta, Harian Umum - Ketua Umum (Ketum) DPP APIB (Aliansi Profesional Indonesia Bangkit) Erick Sitompul menilai, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi besar besaran merupakan langkah tepat, dan bisa menekan korupsi.
Pasalnya, keuangan negara sedang berdarah-darah akibat pertumbuhan ekonomi negara yang mentok di angka 5 persenan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi (2014-2024), bahkan sempat anjlok ke angka 4,95% pada semester III-2024, sementara pada tahun 2024 APBN defisit hingga Rp507,8 triliun, dan utang negara tembus Rp8.680,13 triliun.
Di sisi lain, kurs rupiah terjun bebas di kisaran Rp16.000an/dolar AS, bahkan pada penutupan perdagangan Jumat (14/2/2025) menurut data Bloomberg, berada di level Rp16.251/Dolar AS.
Pada tahun 2025 ini, utang negara yang jatuh tempo mencapai Rp776 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun, dan utang pinjaman Rp100,19 triliun.
Efisiensi itu berlaku untuk seluruh instansi negara di tingkat pusat dan daerah, dan berlaku pula untuk BUMN dan BUMD.
"Menurut saya kebijakan ini penting dan sangat tepat, karena Presiden Prabowo memang harus berani mengambil kebijakan seperti ini, dan juga cermat dalam menjaga stabilitas keuangan negara agar program prioritas pro rakyat miskin yang dicanangkan di pemerintahan baru ini dapat terus terlaksana," katanya melalui siaran tertulis, Jumat (14/2/2025).
Selain hal tersebut, menurut dia, kebijakan ini sekaligus berdampak luas pada pencegahan korupsi dan mencegah bertambahnya utang luar negeri baru.
Terkait adanya pihak-pihak yang justrun mempersoalkan kebijakan ini, menurut Erick, tidak perlu heran karena mungkin saja ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti makelar anggaran, para pejabat korup dan pengusaha hedon yang sudah puluhan tahun hidup mewah dari belanja besar pemerintahan pada proyek proyek infrastruktur yang rentan korupsi sebagaimana terjadi di era pemerintahan yang lalu.
"Presiden Prabowo sebaiknya tidak perlu merisaukan hal itu. Yang penting tujuan perbaikkan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat Indonesia dapat berlangsung lebih baik," katanya.
Erick juga mengatakan, sepanjang pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi itu dianggap cukup signifikan untuk mendukung prioritas program yang bagus dan efektif, serta tepat sasaran untuk perbaikan kehidupan rakyat miskin, serta tidak menggangu kebutuhan utama operasional pemerintahan pusat dan daerah, termasuk tetap memperhatikan infrastruktur di pedesaan, maka langkah efisiensi anggaran itu diperlukan.
"Apalagi karena kita tahu pemerintahan yang lalu jor joran dalam membangun infrastruktur berskala mercusuar yang di antaranya dilebeli sebagai proyek strategis nasional (PSN), salah satunya IKN, sehingga menggerus APBN. Dengan adanya efisiensi, maka hal itu bisa direm," kata Erick.
Seperti diketahui, kebijakan pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 lalu. Kebijakan ini ditargetkan dapat menghemat anggaran belanja hingga Rp256,1 triliun pada tahun ini.
Dampaknya dari kebijakan ini, menurut Erick, antara lain Kementerian Keuangan tidak perlu lagi mencari pembiayaan dengan menambah utang luar negeri dengan menjual obligasi atau SUN (Surat Utang Negara) dengan bunga tinggi seperti di era pemerintahan yang lalu, yang mengakibatkan utang semakin besar dan defisit APBN setiap tahun terus melebar.
Berdasar data, utang luar negeri pasca presiden SBY sekitar Rp1.500 triliun, akan tetapo data Kemenkeu pada Oktober 2024 atau di akhir era Pemerintahan Jokowi menunjukkan utang tercatat sebesar Rp8.680 triliun,.
Celakanya, kenaikan pendapatan APBN setiap tahun tidak berbanding lurus untuk menutup kewajiban besarnya pembayaran cicilan utang luar negeri tersebut.
Data Bright Institute mengungkap, kewajiban pembayaran utang luar negeri Indonesia pada tahun .2025 ini sebesar Rp776 triliun, sementara Spending Pemerintah pada APBN 2025 dianggarkan Rp2.701 triliun.
Di sisi lain, anggaran belanja pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621 triliun dengannarget pendapatan APBN hanya Rp3.005 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2025 akan berada pada kisaran Rp 600 triliunan.
"Karena itu, untuk menekan defisit APBN semakin melebar, Menkeu wajib mencegah utang baru, dan memangkas anggaran semua sektor yang rentan di," tegas Erick.
Ia bahkan menyarankan agar pemangkasan anggaran juga dilakukan terhadap berbagai tunjangan dan fasilitas pejabat negara di legislatif dan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota.
"Kalau negara kita ingin maju, kita lihat contoh negara paling makmur di dunia seperti Swedia, Denmark atau Finlandia. Itu negara paling minim dari korupsi, paling bersih dari penyalahgunaan anggaran negara, paling transparan, dan aparaturnya paling patuh terhadap hukum," kata Erick.
Ia membeberkan kalau di Swedia, anggota DPR bahkan digaji lebih rendah dari guru. Anggota legislatifnya pun tidak punya mobil dinas dan rumah dinas.
'Di banyak negeri negeri maju di Eropa, menteri-menterinya pergi pulang ke kantor naik kereta api, karena mereka tidak mendapat mobil dinas pribadi. Kalau di kita sebaliknya. Mestinya merasa risih bermewah+mewah sementara keadaan konstituen dan 30 juta rakyatnya yang masih hidup dalam kemiskin," kata Erick.
Ia meyakini, apabila efisiensi dan kesederhanaan dimulai dari jajaran legislatif dan eksekutif, seperti para menteri dan kepala daerah, maka Indonesia akan dapat cepat maju dan dan sejahtera. (rhm)
