Jakarta, Harian Umum - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar empat menteri yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024), di gedung lembaga itu di Jakarta Pusat.
Salah satu yang dicecar adalah soal penyaluran Bansos menjelang penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024.
Dalam gugatan Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud disebutkan bahwa ada daerah-daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi sebelum Pemilu diselenggarakan, dan dari data itu diketahui kalau daerah yang paling banyak dikunjungi Jokowi adalah Jawa Tengah, dan di daerah ini Jokowi membagikan Bansos.
Keempat menteri yang dihadirkan sebagai saksi adalah Menkeu Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hakim Konstitusi Saldi Isra menunjukkan sebuah tabel tentang daerah-daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi saat membagikan Bansos, dan kata dia, Bansos lebih banyak digelontorkan di Jawa Tengah (Jateng).
Provinsi ini merupakan lumbung suara PDIP, salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud, dan di provinsi ini Ganjar-Mahfud hanya mendapat 34,8% suara, sementara Prabowo-Gibran 52,67% suara dan AMIN 12,53% suara.
"Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan Presiden karena dua permohonan ini lebih banyak ke Presiden, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi, kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain?" tanya Saldi.
Ia juga mempertanyakan dana yang digunakan Presiden saat membagikan Bansos berasal dari mana.
"Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon," kata Saldi.
Dia juga bertanya terkait rapat terbatas yang dilakukan para menteri dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan apakah ada peringatan dalam rapat itu untuk tidak menjalankan program yang tak sesuai dengan APBN.
"Dalam suasana pertemuan yang sudah berimpitan dengan jadwal Pemilu itu ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu? Jadi, misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik, ada nggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan?" tanya Saldi lagi.
Hal serupa juga ditanyakan oleh Hakim MK Daniel Yusmic Foekh. Ia bertanya terkait rapat internal menteri dengan presiden dan kunjungan Jokowi ke 24 daerah untuk membagikan Bansos.
"Kemudian ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi Bansos, tidak ini dari pemohon, sorry pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dari persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun Perlinsos apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat?" tanyanya.
Pertanyaan saldi dan Daniel dijawab oleh Muhajir. Dia mengatakan, daerah-daerah yang sering dikunjungi Presiden Jokowi adalah daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional (PSN).
"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malahan proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," katanya.
Menurut Muhadjir, di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi pasti ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas.
Sebab, kata dia, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.
"Karena itu sekarang ini kalau Beliau berkunjung pasti meresmikan program-progam strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan Bansos, mengecek yang lain. Jadi, biasanya lebih dari lima titik," imbuh Muhadjir.
Dia juga menjelaskan bahwa kegiatan Jokowi membagikan Bansos di setiap kunjungan ke daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik, sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.
"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan Beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," jelasnya. (rhm)