Jakarta, Harian Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau dalam hal ini adalah perselisihan hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri.

Mereka dihadirkan sebagai saksi karena dalam gugatannya, Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud menyebut telah terjadi politisasi Bansos untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran dengan anggaran sekitar Rp490 triliun.

Keempat menteri yang dijadikan saksi adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
"Nanti masing-masing dipersilakan memberikan keterangan lebih dahulu, baru nanti hakim melakukan pendalaman," kata Ketua MK Suhartoyo membuka persidangan.

Menteri pertama yang bersaksi adalah Muhajir. Dia membantah Bansos yang digelontorkan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 itu dikaitkan untuk kepentingan elektoral Paslon 02.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan, pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi yang lalu,” katanya.

Muhadjir menyebut, program-program seperti Bansos dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sudah disiapkan sejak lama dalam rangka mencegah kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya.

Selain itu, Muhadjir juga menyebut bahwa bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) pada Januari hingga Juni 2024 merupakan perpanjangan dari periode sebelumnya.

“Tujuannya untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (man)