Jakarta, Harian Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil empat menteri guna memberi keterangan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjelang Pemilu 2024.
Pemanggilan dilakukan karena dalam gugatan terhadap dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari dan diajukan Paslon 01 serta 03, kedua pihak tersebut menyebut Bansos itu merupakan salah satu instrumen yang digunakan Presiden Jokowi untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon 02 Prabowo-Gibran.
Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Keempatnya dipanggil karena diduga menhetahui persoalan Bansos itu, karena memiliki keterkaitan dengan program yang menelan dana hingga Rp490 triliun itu.
Namun, saat keempatnya memberikan kesaksian, Paslon 01, 02 maupun Paslon 03 Ganjar-Mahfud dilarang mengajukan pertanyaan.
Berikut ini ucapan keempat menteri itu yang berkaitan dengan pembagian Bansos menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.
1. Muhadjir Effendy
Pada awal Februari 2024, Muhadjir mengatakan, pembagian Bansos periode Januari-Februari 2024 menggunakan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), bukan data Kemenko PMK.
"Untuk PKH dan BLT Elnino tetap menggunakan DTKS. Bantuan cadangan pangan (beras) saja yang menggunakan data P3KE," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendistribusikan Bansos tersebut melalui Kemensos. Distribusi itu dilakukan langsung oleh Basarnas.
2. Airlangga Hartarto
Pada 6 November 2023, Airlangga mengumumkan bahwa Presiden Jokowi akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024.
Airlangga menuturkan, Bansos beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per KPM, dan menyasar 22 juta KPM.
Airlangga juga mengatakan, Jokowi akan memberikan Bansos stunting untuk 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS). Adapun dana untuk bantuan stunting itu mencapai Rp446,242 miliar per kuartal.
"Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Airlangga juga yang mengumumkan BLT Pangan Rp200.000 per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret disalurkan pada Maret 2024 saat Ramadan.
3. Tri Rismaharini
Berbeda dengan Muhajir, dalam rapat Komisi VIII DPR pada 19 Maret 2024, Risma mengaku tidak tahu soal 'bombardir' Bansos menjelang pemungutan suara Pilpres 2024 karena katanya, alokasi anggaran Bansos memang besar, tetapi Kemensos tak memegang langsung anggaran tersebut.
"Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, enggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM (dari Kemenkeu), bukan lewat kami uangnya," kata Risma.
Mantan Walikota Surabaya ini menjelaskan, pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.
Oleh karena itu, kata Risma, wajar jika Bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini bertepatan dengan tahun politik.
Namun, Risma juga mengatakan bahwa Kemensos diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp78 triliun. Artinya, lanjut Risma, dia tidak ikut campur dengan Bansos di luar itu.
"Sisanya ya saya enggak ngurusi. Kenapa? Ya, saya ngurus ini saja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana," katanya.
4. Sri Mulyani
Pada akhir Januari 2024, Sri Mulyani menjelaskan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023.
Ia mengatakan, Bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.
Menurutnya, gelontoran Bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Bansos diberikan atas persetujuan DPR.
"Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," ujar Sri dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani sempat membeberkan alasan dana program perlinsos mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, tetapi dana yang dikelola Kemensos hanya Rp78 triliun.
Sri menyebut ratusan triliun anggaran itu sejatinya dibagi dalam berbagai kategori, mulai untuk bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Perlinsos yang dikelola Kemensos menurutnya benar Rp78 Triliun.
Ia menyebut alokasi untuk Perlinsos sudah masuk dalam UU APBN dan disampaikan juga kepada DPR.
Ia juga menjelaskan, anggaran terbesar yang digunakan dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga sebagai Bansos dalam bentuk subsidi, di antaranya subsidi listrik, gas, dan BBM. Jumlahnya mencapai Rp300 triliun lebih.
Sementara, program yang dijalankan Kemensos adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai (BNPT), dan program khusus untuk lansia.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi gencar memberikan Bansos kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024. Beberapa di antaranya Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret.
Bansos ini dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Maret 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ada pula Bansos beras untuk ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras. (man)