JAKARTA, HARIAN UMUM - Sikap PSI (partai solidaritas Indonesia) yang membongkar usulan anggaran lem aibon sebesar Rp 82 Milyar mendapat cibiran sejumlah pihak.
Salah satunya dikatakan politisi Partai Golkar Jakarta Ashraf Ali yang menyebut kalau PSI tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD. "Jadi kalau menurut pandangan saya PSI tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD,"ujar Ashraf melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2019).
Menurut Ashraf, PSI tidak bisa mempublish data KUA-PPAS sebab masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Apabila sudah menjadi peraturan daerah (perda) baru bisa diinformasikan pada masyarakat.
"Jadi aturannya begini, KUA-PPAS itu dibahas dulu bersama eksekutif dan legislatif. Setelah dibahas bersama dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar). Setelah dibahas baru di Paripurnakan untuk jadi Perdakan. Setelah itu dibawa ke Mendagri untuk dikoreksi. Nah setelah dikoreksi Mendagri ini lah hasilnya bisa di publish ke publik," terangnya.
Ashraf menambahkan, sikap PSI tersebut tidak bisa didiamkan. Sebab hal itu bisa membuat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. "Ini harus diluruskan karena saya khawatir ketidakpahaman PSI soal pembahasan APBD ini bisa menyesatkan rakyat," tegasnya.
Seperti diketahui, Fraksi PSI DKI Jakarta membongkar adanya kejanggalan dalam pengajuan anggaran di APBD 2020 melalui, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.
PSI mengungkap dua alokasi anggaran yang nilainya tidak wajar yaitu anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar yang di tempatkan di Dinas Pendidikan, pengajuan anggaran ballpoint Rp 124 miliar.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, kami juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu. (Zat)
