Jakarta, Harian Umum - Pembentukan dan penguatan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di era Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk membaca ancaman negara secara lebih modern dan komprehensif.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, penunjukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN mencerminkan kepercayaan penuh Presiden Prabowo kepada figur yang memahami persoalan pertahanan secara menyeluruh, tidak semata militeristik.
“DPN ini bukan sekadar lembaga simbolik. Ini think tank strategis negara. Prabowo melihat ancaman tidak lagi tunggal, tidak hanya senjata dan pasukan,” ujar Amir, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, DPN dirancang sebagai ruang pemikiran strategis yang membahas berbagai spektrum ancaman negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, budaya, teknologi, hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Amir menekankan, dalam konteks geopolitik global saat ini, serangan terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer terbuka.
“Perang hari ini bisa lewat ideologi, tekanan ekonomi, perang dagang, infiltrasi budaya, serangan siber, hingga manipulasi informasi. Semua itu harus dibaca dalam satu peta besar,” jelasnya.
Karena itu, kehadiran DPN menjadi penting sebagai lembaga yang menyusun blueprint besar pertahanan nasional, bukan hanya reaktif, tetapi antisipatif terhadap perubahan global.
Situasi geopolitik dunia, lanjut Amir, juga menjadi bahan utama dalam kajian DPN. Mulai dari ekspansi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, konflik kepentingan global, hingga sikap negara adidaya seperti Amerika Serikat yang kerap menggunakan tekanan politik dan ekonomi dalam konflik kawasan, termasuk di Amerika Latin.
“Dunia sedang bergerak ke arah kompetisi kekuatan besar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. DPN hadir untuk memastikan negara punya sikap, peta ancaman, dan arah kebijakan yang jelas,” tegasnya.
Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN juga dinilai mencerminkan konsistensi Prabowo dalam membangun sistem pertahanan nasional berbasis pengalaman, loyalitas, dan pemahaman geopolitik.
“Sjafrie bukan orang baru dalam dunia pertahanan dan intelijen. Ia memahami kerja negara dari dalam. Itu penting agar DPN tidak sekadar akademis, tapi juga operasional secara strategis,” kata Amir.
Ke depan, DPN diharapkan menjadi pusat perumusan kebijakan strategis jangka panjang, termasuk:
- Pemetaan ancaman multidimensi
- Sinkronisasi kebijakan pertahanan lintas sektor
- Arah modernisasi alutsista
- Ketahanan nasional di tengah tekanan global
“Ini cara Prabowo menyiapkan negara menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian,” pungkas Amir. (rhm)