Jakarta, Harian Umum- Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang semula dikabarkan akan dilakukan pada Kamis (21/2/2019) ini atau Jumat (22/2/2019).
Sebelumnya, pelantikan akan dilakukan pada 11 Februari 2019, namun dibatalkan.
"Berdasarkan infornasi terbaru yang saya dapat, Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) masih memvalidasi data-data pejabat yang akan dilantik, sehingga besok (Jumat) tak ada pelantikan," kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menambahkan, jika nanti pelantikan benar-benar dilakukan, namun waktunya belum ditentukan, jumlah yang dilantik mencapai hampir 1.000 orang, tapi semuanya pejabat eselon III-IV.
"Diprioritaskan untuk mengisi jabatan yang kosong, baik Kabag, Kasie dan Kabid dari tingkat kelurahan hingga provinsi," imbuhnya.
Ia mencontohkan, di tingkat provinsi, di Badan Kesbang ada dua jabatan eselon III yang kosong, di Dinas Kesehatan ada jabatan eselon III yang kosong, dan di SKPD-SKPD lain jabatan eselon III-IV yang kosong ada satu hingga tiga.
"Baperjakat juga sedang berkordinasi dengan Pansel (Panitia Seleksi) karena pada April 2019 mendatang akan ada beberapa pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun. Antara lain Kepala BPSDM Budhiastuti, Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau dan Kadispora Ratiyono," imbuhnya lagi.
Meski demikian Amir mengakui, banyaknya isu yang belakangan ini muncul di seputar proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi oleh Pansel dan Baperjakat, bahkan menimbulkan keluhan di kalangan pejabat yang pernah mengikuti seleksi di Pansel, mengindikasikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pansel dan Baperjakat belum berpegang pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
Hal ini, kata dia, terlihat dari hasil seleksi di Pansel dan Baperjakat yang cenderung tidak transparan karena tahapan-tahapan seleksi tidak dipublikasikan, dan dari seleksi itu siapa yang lulus, rankingnya berapa serta nilainya berapa, juga tidak dipublikasikan.
"Karena itu ke depan sebaiknya Pansel dan Baperjakat berpegang pada kedua UU tersebut, dan mengabaikan intervensi dari pihak manapun agar hasilnya clear memang merupakan orang yang layak untuk dilantik menjadi pejabat pada jabatan tertentu," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seleksi terbuka oleh Pansel maupun seleksi oleh Baperjakat dikeluhkan ASN di lingkungan Pemprov DKI karena diduga kuat diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga hasil seleksi itu tidak berbasis pada kinerja, melainkan pada program dan proyek.
Akibatnya, tak sedikit ASN yang kapok mengikuri seleksi di Pansel, sementara pejabat yang kemudian dilantik ditengarai merupakan pejabat yang lulus seleksi bukan dengan nilai terbaik, melainkan yang diloloskan karena merupakan bagian dari kelompok tertentu.
Amir menyebut salah satu contoh hasil seleksi Pansel yang seperti ini, yakni dilantiknya Widyastuti sebagai Kadis Kesehatan.
Berdasarkan info yang dia dapat, katanya, Widyastuti dilantik karena dia merupakan bagian dari jaringan kepala Dinas Kesehatan yang lama, dan karena ada sebuah BUMN yang mengucurkan dana untuk mempengaruhi hasil Pansel.
Selain hal tersebut, Amir juga menyebut kalau dilantiknya Widyastuti karena peran dua anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang menjadi makelar jabatan di Pemprov DKI..
Sementara untuk seleksi di Baperjakat, dugaan adanya intervensi terendus dari adanya kekacauan data, sehingga pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV pada 11 Februari lalu ditunda.
Kekacauan itu antara lain karena adanya sorang camat yang akan dilantik menjadi lurah.
Terakhir, Baperjakat dikabarkan melakukan cuci gudang di Satpol PP karena sekretaris di SKPD itu, juga empat dari lima Kabid, plus sejumlah Kasie, akan dimutasi. Jika hal ini terjadi, maka penertiban reklame pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, terancam terhenti.
Sayang, saat isu tentang Widyastuti mencuat, yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi apa pun saat dikonfirmasi harianumum.com melalui ponselnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir, membenarkan kalau Jumat besok tidak ada pelantikan.
"Belum ada, Mas, masih verufikasi, pencocokan data," katanya. (rhm)
