Jakarta, Harian Umum - Lima.organisasi kemasyarakatan (Ormas) menggelar aksi bersama di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024) dengan agenda utama menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) agar membuat putusan yang adil dan benar dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024.
Kelima Ormas tersebut adalah Forum Bersama 01 (Forbes 01), Front Penegak Daulat Rakyat (F-PDR), Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), Poros Buruh dan Tri Pilar yang terdiri dari Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF-Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).
Aksi bersama ini dihadiri ribuan massa yang tidak hanya berasal dari Jabodetabek, juga dari beberapa daerah seperti Bandung, Yogyakarta, dan lain-lain.
Banyak sekali tokoh-tokoh hadir dalam acara yang dipandu Presiden KISDI HM Mursalin dan Ida Nurhaida dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) tersebut, seperti Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Prof. Refly Harun, Jumhur Hidayat, Paulus Yanuar, Rizal Fadillah, Syafril Sjofyan, Eggi Sudjana, KH Shabri Lubis, Yusuf Blegur, dan lain-lain.
Acara ini diisi dengan pernyataan sikap dan orasi dari para pemimpin elemen yang terlibat dalam aksi bersama, dan juga orasi dari para tokoh yang hadir, termasuk para tokoh dari alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ada tiga tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini, yaitu:
1. Diskualifikasi Paslon 02 Prabowo-Gibran
2. Adili KPU dan Bawaslu
3. Tolak Pilpres curang
Dalam orasinya, Fachrul Razi yang juga merupakan presidium GPKR, mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk mendorong hakim-hakim MK agar bekerja dengan benar, dan memutuskan dengan adil demi masa depan bangsa dan negara.
"Jadi, yang diputuskan MK tidak semata-mata perolehan suara dari hasil Pemilu, tetapi demi kepentingan bangsa," katanya.
Tak berbeda dengan Fachrul, Ketua Presidium F-PDR Soenarko juga meminta agar MK memutus perkara sengketa Pemilu dengan adil, demi nasib bangsa ke depan.
Ia bahkan tegas mengatakan bahwa MK harus menerima gugatan Paslon 01 Anies-Muhaimin dan 04 Ganjar-Mahfud karena kecurangan Pilpres sangat nyata dan biadab.
"Pemenang, KPU, Bawaslu tidak perlu membuat pembenaran-pembenaran karena kecurangan itu sangat nyata. Masyarakat tidak tolol! Masyarakat tidak buta! Masyarakat cerdas, masyarakat dapat melihat kecurangan itu!," katanya.
Dalam aksi ini, juga disuarakan agar Presiden Jokowi diadili karena semua persoalan bangsa ini, termasuk kecurangan Pilpres, bermuara pada Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaan. (rhm)